Harapan Masyarakat Rentan Desa Danger ada di Kelompok Konstituen

HAILOMBOKTIMUR - Kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA) beberapa tahun ini cukup tinggi. Hal ini membuat pemerintah daerah sampai Pemerintah Desa di Lombok Timur membuat terobosan kebijakan dan kolaborasi bersama.

Bertempat di aula kantor Desa Danger, Kamis 11 Agustus 2022 diadakan pertemuan untuk pembentukan kelompok Konstituen (KK). Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh perempuan, pemuda, kepala wilayah, kader posyandu dan beberapa mahasiswa.

Kegiatan pembentukakn KK ini di fasilitasi oleh Lombok Research Center (LRC). Kegiatan ini merupakan rangkaian program yang dijalankan oleh LRC yaitu pembangunan yang INKLUSI.

Baca Juga: Pemda dan LRC Jalin Kolaborasi Untuk Pembangunan Inklusi di Lombok Timur

Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.

INKLUSI mendukung agenda RPJMN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan secara spesifik mendukung kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta arah kebijakan Inklusi Sosial yang tertuang dalam RPJMN.

INKLUSI juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan seruan Tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan, dan pada saat yang sama menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan serta potensi ancaman terhadap ruang masyarakat sipil.