Network
HAILOMBOKTIMUR - Imbas dari gaya hidup mewah dan pamer harta dari sejumlah pejabat negara membuat masyarakat melakukan gerakan boikot bayar pajak.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Kamrussamad ikut bersuara dan menentang gerakan tersebut.
"Menolak gerakan boikot bayar pajak. Untuk menghentikan gerakan itu, Kementerian Keuangan harus serius melakukan pembenahan internal terutama di Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Kamrussamad dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023.
Baca Juga: Tak Butuh Modal Besar, 8 Bisnis Ini Dijamin Untung Besar di Bulan Ramadan dan Menjelang Lebaran
Gerakan itu merupakan pukulan kepada Kementerian Keuangan setelah beberapa pejabat pajak diketahui memiliki harta kekayaan tidak wajar sehingga membuat masyarakat melakukan aksi boikot bayar pajak.
"Kemenkeu mesti menuntaskan reformasi perpajakan. Ini peristiwa gempa bumi dahsyat yang dialami Kementerian Keuangan, khususnya kepemimpinan Sri Mulyani selama delapan tahun," kata Kamrussamad.
Diketahui sebelumnya, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan dengam tax ratio 2022 sesuai target.
Baca Juga: 10 Ide Usaha Ternak dan Budidaya Tanaman yang Sangat Menguntungkan
Hingga akhir Desember 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 34,3 persen dibandingkan penerimaan tahun lalu.
Menurut Kamrussamad, institusi perpajakan dan petugas pajak harus bisa bisa menjaga kepercayaan masyarakat terutama masyarakat wajib pajak.
"Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional," tutur Kamrussamad.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa aksi boikot bayar pajak harus dihentikan.
"Jangan ada lagi suara-suara untuk melakukan pemboikotan pajak. Pajak sampai diboikot, kami tidak bisa kerja, termasuk dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintah berbasis elektronik, semua butuh dana dan dana itu dari mana. Dari pajak," kata Alexander.***
