Network
Dalam konteks rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025, Presiden Jokowi menekankan bahwa hal ini merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Dia menyoroti pentingnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan memperhatikan hasil Pemilihan Presiden 2024.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pemilihan Presiden. Karena yang akan menjalankan APBN 2025 adalah pemerintahan terpilih," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menggarisbawahi perlunya memahami dan mengikuti situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Dengan beberapa negara masuk ke dalam resesi, seperti Jepang dan Inggris, antisipasi harus dilakukan dalam menyusun target pertumbuhan yang mencerminkan kehati-hatian namun tetap optimis.
Terakhir, Presiden Jokowi menekankan perlunya kelanjutan transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Kebijakan fiskal harus terus mendukung proses transformasi ekonomi guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan demikian, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan pejabat terkait untuk berfokus pada persiapan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri, merencanakan kebijakan fiskal tahun 2025, serta menjaga stabilitas ekonomi dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk menghadapi tantangan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.***
