Network
HAILOMBOKTIMUR - Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu di dampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan menghadiri pelantikan Artadi sebagai pimpinan DPRD Lombok Utara, bertempat di Aula Kantor Bupati
Artadi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD, kini secara resmi menggantikan posisi Nasrudin yang sebelumnya menjabat sebagai ketua dewan.
Kursi Ketua DPRD Lombok Utara bergeser ke tangan Artadi melalui rapat sidang paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Lombok Utara, yang berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2022.
Ditetapkannya Artadi sebagai Ketua Dewan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 171.2.4.462 Tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan penganti antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Lombok Utara dengan sisa masa jabatan 2019-2024.
Bupati Lombok Utara yang hadir dalam persemian pimpinan DPRD dalam mengawali sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Artadi atas nama pemerintah Daerah.
"Selamat mengemban tugas dan amanah rakyat. Ikrar sumpah dan janji menandakan saudara telah bertekad bulat untuk bekerja penuh perkhidmatan," ucapnya, kemarin.
Pergantian antar waktu ketua DPRD ini, menurut Bupati merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRD Lombok Utara.
"Saya berharap saudara dapat menjalin kerja sama yang baik dengan sesama anggota DPRD, dapat bersinergi dengan pemerintah Daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan," harap Bupati
Sementara itu, Ketua DPRD Artadi saat di wawancarai usai pelantikan mengungkapkan, pundak estafet kepemimpinan legislatif kini telah dipegang sehingga ia beserta eksekutif memiliki peranan penting.
Yang menjadi sorotan prioritas ada empat faktor di antaranya, menyangkut prospek pembangunan Daerah ke depan, penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sudah melanda peternak, kemudian peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta memperjuangkan sisa bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum tercover.
Menurutnya, banyak PR daerah yang harus diselesaikan. Tentu hal ini tidak bisa diselesaikan sendiri, oleh karena itu pihaknya akan melakukan rapat internal berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat.***
