Network
HAILOMBOKTIMUR - Beredar video mempertontonkan oknum pejabat kampus di salah satu Universitas Swasta terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusir mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas diskusi di lapangan kampus.
Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu nampak oknum pejabat kampus dan pimpinan organisasi kemahasiswaan yang terlihat menggunakan Gordon bertuliskan HMI sedang berkomunikasi.
Oknum pejabat kampus itu tidak memberikan izin kepada organisasi kemahasiswaan HMI untuk melakukan aktivitas diskusi maupun kajian di lingkungan kampus.
"Saya paham itu, bahwa saudara adalah mahasiswa kami, tapi untuk organisasi yang tidak kami akui di dalam kampus kami, mohon saudara untuk pahami itu," kata pejabat kampus dalam video yang beredar itu.
Dalam video tersebut oknum pejabat kampus juga menyebut beberapa organisasi yang diakui dalam kampus seperti IMM, BEM dan UKM.
Kendati demikian, oknum pejabat kampus tersebut tetap mendukung kegiatan mahasiswa, bahkan mempersilahkan untuk berorganisasi. Tapi untuk organisasi yang tidak diakui oleh kampus tidak diberikan menjalankan aktivitas dilingkungan universitas.
"Bukan kita tidak dukung kegiatan teman-teman, kita salut, silahkan berorganisasi. Tapi saudara ini HMI jadi silahkan diluar, tidak berkegiatan di dalam," cetusnya
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat di kampus tersebut, Ahmad Nasri mengatakan, alasan pihak kampus mengusir organisasi yang dipimpinnya saat melakukan diskusi karena tidak diakui oleh Perserikatan Muhammadiyah.
"Karena tidak diakui oleh persyarikatan Muhammadiyah, yang diakui oleh mereka hanya IMM, BEM, DPM dan UKM yang ada di kampus," ujarnya
Atas peristiwa tersebut, beberapa mahasiswa melontarkan kritik keras terhadap kampus yang membungkam ruang kebebasan berkumpul serta berorganisasi bagi mahasiswa.
Egi Putra Tonda melalui keterangan tertulisnya menegaskan, perilaku serta tindakan oknum pejabat Kampus terhadap mahasiswa sangat menciderai marwah kampus ketika membungkam ruang kebebasan berkumpul serta berorganisasi bagi mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, sebut Egi, kami sangat menyayangkan sikap pihak kampus yang tidak membuka ruang demokratisasi bagi para mahasiswa.
"Ini adalah bentuk feodalisme gaya baru yang dipraktikan oleh kampus Muhammadiyah Mataram," tegasnya
Menurutnya, kebebasan berkumpul dan berpendapat semestinya tidak boleh dibatasi oleh siapapun selama masih dalam koridor yang baik. "Konstitusi telah menjamin seluruh warga negara untuk berkumpul dan berserikat," ujarnya
Kami Mahasiswa mengecam keras tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum pejabat kampus yang telah mengusir paksa kami saat melakukan kajian keislaman.**
