Network
HAILOMBOKTIMUR - Kematian "Muardin" asal Rite, Kecamatan Ambali Kabupaten Bima menjadi atensi khusus dari Koalisi Melawan Kekerasan, Pelanggaran HAM dan Reformasi Polri (KOMPAK) melalui aksi demonstrasi yang di gelar di Polda NTB, Jum'at kemarin.
Aksi yang di pelopori oleh Kompak tersebut secara tegas menuntut agar kasus yang menimpa almarhum Muardin di tangani serius, transparan, serta profesional oleh pihak kepolisian.
"Aksi ini kami lakukan atas dasar asas kemanusiaan, panggilan nurani serta hak-hak hukum korban Pilkades Ricuh yakni almarhum bapak Muardin," kata Aris Munandar selaku Koordinator Lapangan (Korlap).
Aksi ini, lanjut dia, akan tetap dilakukan sampai kasus kematian Muardin terungkap dan di adili seadil-adilnya sebagaimana mestinya, pelaku harus bertanggungjawab. Kepastian hukum harus di tegakan, jangan lagi ada Sambo di Polres Bima Kota, Cukup di Mabes Polri.
"Kami tidak mau tubuh suci institusi Polri di nodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami cinta Polri. Sebab itu kami menegaskan Reformasi Polri harus di lakukan," katanya
Orator aksi M. Farhan juga menyampaikan, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat di percayai lagi, dari berbagai rentetan kasus yang mulai dari Mabes Polri hingga kebawah menjadi masalah besar di tubuh Polri, melibatka anggota-anggota bahkan keterlibatan pejabat-pejabat berpangkat bintang yang menjadi dalang rusaknya Marwah Polri.
"Sebagai anak bangsa yang cinta NKRI, cinta Polri, kami tetap melanjutkan perjuangan ini. Kematian Muardin menjadi atensi khusus yang mesti di selesaikan segera oleh Polres Bima Kota dan Polda NTB. Dan kami akan tetap serukan Reformasi Polri, itu telah kami tuangkan poin-poin tuntutan aksi," Tegasnya
Aksi tersebut di kawal langsung oleh Kapolresta Mataram mulai dari awal sampai akhir.
Bahkan sempat terjadi kericuhan akibat miskomunikasi masa aksi dengan personil pengawalan. Namuna tidak lama kemudian kembali kondusif dan terus melakukan orasi.
Ma'amar Adfal selaku Koordinator Umum menyampaikan bahwa kematian Muardin menandakan, Matinya Nurani Para Pemimpin.
"Sampai detik ini Pemerintah Kabupaten Bima juga Kapolres Bima Kota belum juga menyambangi keluarga korban tumbal pilkades ricuh, dimana nuraninya?," Tanya dia.
Sebagai kepala daerah, lanjut dia, Bupati Bima seharusnya melakukan bela sungkawa serta menyambangi keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral pemimpin. Hal tersebut mesti di lakukan sebagai simbol Bima berduka, juga menjadi bukti cinta pemimpin pada rakyatnya.
Pemerintah Kabupaten Bima harus menjamin kehidupan anak dan istri almarhum Muardin. Kini kepala keluarga (almarhum) sudah tiada, siapa yang akan menjamin keberlangsungan kehidupan mereka, membiayai sekolah anaknya, serta hal-hal lainnya.
"Sebagai Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri harusnya tinggi nilai kemanusiaannya. Kematian Muardin bukan seperti hal matinya anak ayam, yang di anggap biasa-biasa saja tapi dia manusia yang di beri hak yang istimewa oleh Tuhan. Dalam hukum, manusia di jemput oleh hukum dan di antar oleh hukum," ujarnya
Selain kematian Muardin, Reformasi Polri juga menjadi atensi gerakan Kompak. Marwah kepolisian makin rusak semenjak terkuaknya peristiwa Sambo, Kanjuruhan, dan Teddy Minahasa.
"Akan susah mengatur jalannya tatanan kehidupan yang damai, aman dan tertib bila kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah hilang akan susah di hadapi, ini menjadi masalah besar dan serius. Maka untuk mengembalikan Marwah kepolisian maka langkah baiknya segera lakukan Reformasi Polri," tutupnya***
