Network
HAILOMBOKTIMUR – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat H.L. Gita Aryadi saat mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta rombongan atas kunjungan kerjanya di Nusa Nenggara Barat, tepatnya di Praya, kamis 25 Januari 2024.
Hal itu di ungkap PJ. Gubernur pasca kegiatan tanam padi di Batujai Lombok Tengah yang di lanjutkan Pembinaan kepada 5.000 orang peserta yang terdiri petani, penyuluh pertanian, anggota kelompok tani (POPT), Babinsa, dan pengecer pupuk turut serta dalam kegiatan tersebut, yang bertujuan meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani NTB untuk mendukung produksi pangan nasional, yang di lakukan Mentan di kantor Bupati Lombok Tengah.
"Provinsi NTB ini merupakan salah satu lokasi lumbung pangan nasional. Dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, kami yakin bisa dapat terus meningkatkan berproduksi dan menyediakan pangan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bapak Menteri," ujar Gita
Pada kesempatan sama pula, Menteri Amran Sulaiman menyampaikan kegembiraannya untuk hadir di NTB dan berinteraksi langsung dengan para penyuluh pertanian serta petani. Dalam pernyataannya, Menteri Amran menekankan pentingnya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian untuk menjalankan tugasnya dengan baik. "Dengan meningkatnya kompetensi, saya harap penyuluh pertanian mampu mengantarkan dan mengawal kebijakan serta program pembangunan pertanian, mulai dari penyaluran pupuk, memastikan benih yang bermutu, hingga praktik-praktik pertanian yang baik yang dapat merespon isu global."
Salah satu isu yang diangkat dalam kunjungan ini adalah kendala yang dihadapi petani terkait pupuk. Menteri Amran memberikan solusi dengan membawa langsung Direktur PT Pupuk Indonesia dari Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Sekarang pembelian pupuk subsidi juga sudah bisa menggunakan KTP. Kalau ada yang mempersulit, izin akan kita cabut," tegas Menteri Amran. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi permasalahan konkret yang dihadapi oleh petani di lapangan.
