HAILOMBOKTIMUR - Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan biosolar melalui konferensi pers, Sabtu 3 September 2022.
Menyikapi hal tersebut, Kepolisian resort (Polres) Lombok Timur melalui anggota Polsek Pringgabaya langsung mengecek dan monitor perkembangan situasi terkait rencana penyesuaian terhadap harga BBM di tiap-tiap SPBU di kecamatan Pringgabaya.
“Monitor ini berkaitan dengan antisipasi rencana penyesuaian terhadap harga BBM oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di Kecamatan Pringgabaya,” ungkapnya, Sabtu 3 September 2022.
Kepolisian Pringgabaya juga berkoordinasi dengan pihak pertamina di SPBU Bagek Papan, sekaligus mengecek masyarakat yang hendak mengisi BBM.
“Personel pengamanan yang beberapa hari ini melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), kita tempatkan bhabinkamtibmas untuk bertugas di wilayahnya yang ada SPBUnya. Tugasnya untuk melakukan pengamanan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak SPBU,” jelasnya Kapolsek.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran kemudian juga ketersediaan dan juga peruntukan dari pada BBM tersebut.
“Tujuannya adalah menjelang rencana penyesuaian harga BBM dari Pemerintah ini, situasi yang kita lihat saat ini sudah kondusif, tidak ada antrian yang Panjang dalam beberapa hari ini,” pungkasnya kapolsek.
Dari hasil pemantauan, sebut dia, semua terlayani dengan baik walau memang ada antrian -antrian terkait dengan pengunaan aplikasi, sehingga tidak mempengaruhi proses pelayanan dan kecepatannya.
“Tetapi sejauh ini setelah saya berkoordinasi dengan pihak Pertamina, baik dari stok atau ketersediaan semuanya mencukupi untuk BBM di kecamatan Pringgabaya,” ucapnya.
Terkait dengan punic buying masyarakat, lanjut dia, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi, berdasarkan dari hasil pemantauan anggotanya di 3 SPBU di wilayah hukum Polsek pringgabaya.
“Setiap hari melaporkan perkembangan situasi di SPBU, sampai saat ini belum ada antrian masih normal. Masyarakat membeli kebutuhan BBM sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Baca Juga: Ingin Imun Tubuh Kuat Tanpa Ramuan atau Obat-obatan? Simak Penjelasan dr. Zaidul Akbar
Kapolsek juga meminta kepada pihak SPBU, agar jangan sampai ada pelanggaran dan penyelewengan terkait dengan BBM bersubsidi ini.
“Karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan pribadi,” lugasnya.
Menurutnya, inilah peran bhabinkamtibmas dan seluruh anggota polsek pringgabaya yang telah menempatkannya di SPBU hingga pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian harga BBM tersebut.
Sementara itu,Karyawan di masing-masing SPBU yang ada di wilayah hukum Polsek Pringgabaya menjelasakan secara rinci terkait dengan pengisian BBM bersubsidi di SPBU Bagek Papan.
“Setiap kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi seperti sepeda motor, pertama menginput plat nomor kendaraan, kemudian ada scan barcode di masing-masing SPBU,” ungkapnya.
Kemudian menginput jumlah pembelian oleh konsumen, kemudian baru bisa melakukan pengisian BBM bersubsidi ini.
“Lain halnya dengan kendaraan roda empat atau lebih, itu memiliki barcode tersendiri, bisa mendapatkannya dari Website my pertamina. Atau bisa juga mengaksesnya langsung di website melalui subsidi tepat,” jelasnya
Baca Juga: Jangan Sampai Bau Badan Mengganggu, Gunakan 2 Bahan Ini Kata dr. Ema Surya Pertiwi
Nantinya akan diberikan langkah-langkah pendaftaran, dari pihak SPBU sendiri juga akan membantu terkait dengan pendaftaran ini.
“Apabila langkah-langkah ini telah dilaksanakan, maka nanti akan mendapat verifikasi dari Pertamina Pusat,” katanya.
Menurutnya langkah ini memiliki output positif, agar BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
“Bila masih menggunakan system manual, tentunya sangat rentan penyalahgunaan atau celah-celah untuk mengeruk keuntungan terhadap BBM bersubsidi ini. Per 1 September 2022 ini, kecuali petani, nelayan, juga harus mendaftarakannya atau mempunyai barcode,” terangnya.
Akan tetapi khusus untuk petani dan nelayan, pihaknya masih membantu dan menoleransinya.
“Melalui pertanggung jawaban surat rekomendasi atau table untuk surat kendalinya. Disitu tercantum identitas sekaligus NIK,” tutupnya.***