Network
HAILOMBOKTIMUR - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan adanya temuan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dana kapitasi yang tidak digunakan Puskesmas mencapai Rp.2,5 triliyun.
Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebut dia, merekomendasikan agar menyusun kebijakan perihal optimalisasi kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Rekomendasi itu, kata dia, sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomer 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.
Hal itu diungkap Lily pada monev Perpres 46 Tahun 2021 yang berlangsung Rabu 24 Agustus 2022 secara virtual.
Kegiatan ini diikuti Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur.
Dijelaskan Lily, dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada anggaran tahun tersebut, maka dana kapitasi itu diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran dana kapitasi tahun anggaran berikutnya.
Ia berharap SILPA kapitasi itu dapat dimanfaatkan oleh FKTP untuk meningkatkan layanan kepada peserta BPJS dan JKN.
