Network
HAILOMBOKTIMUR - Aktivis Gender yang berpengaruh, Ririn Hayudiani (Ririn), yang juga menjabat sebagai Direktur LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra) NTB, mengangkat isu penting mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai harapan dan tantangan dalam perkembangan politik dan pembangunan di Indonesia. Dalam sebuah pernyataannya, Selasa 29 Agustus 2023.
Ririn menyoroti urgensi pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan perempuan dan peraturan PKPU Nomor 10 yang mewajibkan setidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam setiap daerah pemilihan (dapil).
"Harus ada keseriusan dari seluruh partai peserta Pemilu dalam mematuhi amanat tersebut. Bukan hanya satu partai, tetapi semua partai harus berkomitmen dan bertindak untuk mencapai minimal 30% keterwakilan perempuan, karena dasar kebijakan dan hukumnya sudah jelas," tegas Ririn.
Dia juga memberikan apresiasi kepada partai Golkar yang berhasil mencapai angka keterwakilan perempuan sebesar 55%. Lebih lanjut, Ririn memberikan penghargaan kepada Hj Baiq Isvie, tokoh politik perempuan yang telah berjuang keras untuk mengadvokasi tindakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan. Menurutnya, kehadiran Isvie yang telah memiliki pengalaman dalam politik NTB dan nasional, serta menjadi bagian dari partai Golkar, memiliki dampak dalam mendorong agenda keterwakilan perempuan.
"Parlemen memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi masyarakat secara menyeluruh," ungkap Ririn.
Dia menekankan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen bukan hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga harus memastikan bahwa keterwakilan perempuan memiliki posisi yang strategis untuk menghadapi berbagai persoalan serta memperjuangkan agenda politik yang relevan.
Ririn mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan adalah komitmen negara untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mencapai Goal 5 Kesetaraan Gender. Dia mendesak partai politik untuk tidak hanya sekadar mengumumkan komitmen keterwakilan perempuan, melainkan mengimplementasikannya secara serius dan substansial.
Dalam akhir pernyataannya, Ririn menegaskan betapa pentingnya memastikan suara dan keterwakilan perempuan menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Dia mendorong seluruh anggota Dewan untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai isu yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok terpinggirkan, serta berkomitmen untuk menciptakan perubahan yang nyata dalam pesta demokrasi dan pembangunan di masa depan.
Dengan mengingat tujuan pencapaian SDGs dan berbagai agenda penting pembangunan, Ririn berharap bahwa pemilu mendatang akan menjadi tonggak penting tidak meninggalkan satu orang pun, dalam proses pembangunan negara.***
