Network
HAILOMBOKTIMUR - Kabar tiba-tiba tentang pembatalan acara karnaval yang dijadwalkan pada tanggal 29 Agustus dan gerak jalan tepat waktu pada tanggal 30 Agustus dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-78 di Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 426.1/212/PORA.V/2023 tanggal 28 Agustus 2023, menuai respons negatif dan kritik dari masyarakat di media sosial, terutama di akun Facebook.
Nunung Cahyani, seorang netizen yang merasa kecewa, mengungkapkan pendapatnya melalui status Facebook. "Tahun ini kena prank lagi, Seperti tidak ada rasa bersalah mempermainkan perasaan orang," tulis Nunung Cahyani dengan nada kekecewaan. Ungkapan ini mencerminkan perasaan kekecewaan banyak warga yang telah bersiap untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dia juga menyoroti konsekuensi ekonomi dari pembatalan ini, seperti penjual kue yang harus membatalkan pesanan dan pemilik salon kecantikan yang telah berinvestasi dalam persiapan acara tersebut.
Chacha Lidia, yang juga mengungkapkan pendapatnya di Facebook, menyampaikan keprihatinannya. "Gimana dengan yang sudah booking salon ya... kasian salonnya juga kena prank lagi," tulis Chacha Lidia, menggambarkan dampak pembatalan ini terhadap pemilik usaha dan individu yang telah merencanakan keikutsertaan mereka.
Dalam konteks ini, Bupati Lombok Timur, Haji Sukiman Azmy, memberikan klarifikasi melalui wawancara media pada Senin, 28 Agustus 2023. Dia memahami ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat dan menjelaskan bahwa pembatalan ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Selain itu, pembatalan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan akibat penutupan akses jalur lalu lintas.
Kontroversi yang muncul akibat pembatalan ini menggambarkan beragam pandangan di kalangan netizen. Meskipun beberapa menerima alasan di balik pembatalan ini, banyak yang merasa frustasi karena persiapan dan harapan mereka terganggu. Situasi ini menegaskan kompleksitas dalam mengambil keputusan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.***
