HAILOMBOKTIMUR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi VIII melakukan Kunjungan kerja spesifik di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Sebanyak 11 orang dari 6 Fraksi DPR-RI Komisi VIII berkunjung ke Lombok Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan kehidupan beragama. Khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program modernisasi beragama yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
Kunjungan kerja ini, paska terjadinya konflik antara agama di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sehingga Kunjungan Kerja DPR-RI Komisi VIII termasuk juga mendengar akar persoalan tersebut.
Ketua tim atau wakil ketua Komisi VIII, Diah Pitaloka menyebutkan, Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama suku, bahasa, yang dimilikinya merupakan fungsi kekuatan bangsa dan menunjukkan karakteristik bangsa yang dimiliki masyarakat multikultural.
Baca Juga: Fahrurozi: Kampung Inggris TBS Harus Mendapat Perhatian Serius Pemerintah
Keanekargaman tersebut juga menjadi rahmat tersendiri bagi bangsa Indonesia jika dikelola dan ditata dengan baik untuk kemajuan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa.
"Pluralitas budaya, agama suku dan bahasa tersebut juga dapat menjadi ujian dan tantangan jika tidak disikapi dengan baik, arif dan bijaksana," katanya.
Jadi atas dasar itulah Komisi VIII DPRRI ingin mendengarkan penjelasan dan melihat langsung situasi kehidupan keagamaan dan pluralitas budaya di Kabupaten Lombok Barat.
Di batang tubuh konstitusi itu, kata Diah Pitaloka, ada kata persatuan dan kita akan bermuara pada persatuan.
Baca Juga: Potensi Kesenjangan Sosial, Relawan Inspirasi Kunjungi Panti Sosial Bina Karya Madani,
"Nasionalis kita itu harus kita peluk sama-sama yang belum selesai mari kita selesaikan. Dan yang sudah terjadi di Desa Mareje kita pastikan jangan terulang dan terdengar lagi di tanah air," harap Diah.
Untuk itu semua agama dimintanya ikut modernisasi agama, Kemensos di trauma healingnya, termasuk kebutuhan disiapkan.
"Untuk warga yang masih diamankan diharapkan kembali ke rumah, sedangkan untuk rumah yang masih dikerjakan agar secepatnya diselesaikan termasuk perlengkapannya juga disiapkan," pintanya
Baca Juga: Program Kampung Inggris TBS Dinilai Hengkang dari Rencana Awal
Selain itu, Diah Pitaloka juga menegaskan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membantu masyarakat Mareje yang dokumen kependudukan, KTP, sertifikat dan lainnya sudah hilang karena konflik kemarin agara dibuatkan segera.
"Pemda harus membantu semuanya karena masalah ini menjadi perhatian nasional," kata diah.
Jika Pemda lombok Barat selesaikan dengan sungguh-sungguh, kata Diah, DPR-RI akan berikan apresiasi besar.
Sementara Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi mengatakan masalah di Mareje bukan masalah Sara tapi masalah miskomunikasi dan semuanya sudah selesai.
"Rabu lalu kita sudah gelar selamatan roah rapah yang dihadiri oleh Gubernur, Kapolda, Danrem, Bupati Wakil Bupati dan Forkopimda Provinsi dan Lombok Barat," ujar Baehaqi.
Untuk tiga orang yang masih diamankan di hotel rencana akan dipulangkan Rabu mendatang.
"Kecuali rumahnya yang tidak layak masih diinapkan di hotel sebelum rumahnya selesai saat ini rumahnya masih proses dan sedang dikerjakan," pungkasnya.***