HAILOMBOKTIMUR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut, bahwa Tren inflasi jelang tahun baru mengalami penurunan
Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Senin, 5 Desember 2022.
Perkembangan inflasi sampai November 2022 turun menjadi 5,42 persen dari 5,71 persen, kata Mendagri, angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke dua terendah dari 20 negara G-20 setelah Jepang. "Sementara dari 186 negara Indonesia berada di posisi 139," ujarnya
Hal tersebut, kata Tito, berkat kerja dan koordinasi tim pengendali inflasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Karena itu penanganan inflasi sebagai skala prioritas dapat menjadi perhatian. Salah satunya, sebutnya, melalui evaluasi yang dilakukan setiap pekan pada Rakornas.
Kepala badan pusat statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan inflasi tahun 2022 memiliki sejumlah faktor penyebab.
Pertama, dijelaskannya, adalah perkembangan harga global sebagai akibat gangguan pasokan terhadap komoditas impor atau yang tidak dapat disiapkan di dalam negeri.
Faktor kedua adalah musiman seperti komoitas hortikultura maupun tingginya tingkat permintaan pada periode tertentu seperti hari raya atau hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.
"Faktor terakhir adalah adanya penyesuaian harga terkait harga komoditas yang diatur pemerintah," tukasnya
Margo merangkum bahwa harga yang diatur pemerintah berpengaruh terhadap inflasi di semua kabupaten dan kota.
Ia juga mengingatkan pentingnya melihat inflasi berdasarkan tahun kalender (yaer to date) untuk mengelola inflasi dengan lebih baik.
Sebagai tambahan, disampaikan pula agar waspada terhadap ancaman inflasi Desember 2022. "Tidak hanya akibat tingginya permintaan, melainkan pula karena bencana alam yang terjadi di wilayah sentra produksi, maupun sekitarnya," pungkasnya
Pada kesempatan itu, mendagri meminta sejumlah daerah menyampaikan intervensi yang dilakukan sehingga berhasil menekan laju inflasi, dan mengingatkan 52 Pemda yang sama sekali belum melakukan upaya intervensi guna pengendalian inflasi.
Ia pun mengingatkan daerah untuk meningkatkan realisasi APBD, baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan. Hal tersebut penting mengingat belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Ia juga menggaris bawahi realisasi BTT maupun bantuan sosial.
Dari kabupaten Lombok Timur, rapat koordinasi nasional tersebut diikuti oleh asisten bidang ekonomi dan pembangunan, Kapolres dan Dandim 1615/ Lombok Timur, serta sejumlah pimpinan OPD.***