Network
KPK dalam pandangan warganet juga kerap melakukan tebang-pilih terhadap kasus-kasus aset bermasalah yang melibatkan para pegawai Kemenkeu. Salah satu penyebabnya adalah konflik kepentingan yang terdapat dalam tubuh lembaga penegak hukum, seperti KPK. Konflik kepentingan ini, misalnya melibatkan sosok Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan pegawai Kemenkeu Rafael yang memiliki rekening senilai Rp 500 miliar. Keduanya sama-sama lulusan STAN pada 1986.
“Jika KPK tidak mampu, warganet meminta KPK untuk menyerahkan kasus-kasus semacam ini ke Kejagung, Polri, dan TNI. Warganet juga menilai KPK juga sudah sepantasnya dibubarkan”, pungkas Teguh.
Puncak Kekecewaan Warganet
Ketua Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA), Muhammad Mualimin, menyebut keinginan warganet untuk membubarkan KPK dan menyerahkan kasus korupsi dan pencucian uang ke TNI merupakan ekspresi kekecewaan. Ia menilai warganet kecewa terhadap KPK karena tidak mampu memonitor aset-aset bermasalah pegawai Kemenkeu, kecuali jika kasus semacam ini telah viral.
“Padahal dalam Pasal 6 Undang-Undang Tipikor, KPK ditugaskan untuk mengawasi penyelenggara negara. Mungkin inilah yang membuat warganet menyimpulkan apa gunanya keberadaan KPK sebagai pencegah suap dan korupsi kalau dimana-mana pejabat terlihat memiliki miliaran aset dan barang mewah. Berarti peran KPK masih dipertanyakan. KPK Jangan sampai seperti kerbau sawah yang jalan setelah dicambuk”, kata Ketua AMPERA itu.
