Network
HAILOMBOKTIMUR - Timbunan sampah masih ditemukan memenuhi sudut-sudut wilayah di NTB. Fakta ini menimbulkan berbagai kritikan atas efektifitas program Zero Waste dan bahkan tudingan NTB Zero Waste sebagai tempat pencucian uang. Padahal, berbagai progres terus terjadi sejak dicanangkannya program unggulan ini di tahun 2018 lalu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom dalam siaran persnya memaparkan berbagai progress tersebut. (21/5/2022).
"Tentunya tudingan ini kurang tepat. Jika kita melihat sejak tiga tahun yang lalu digaungkannya program Zero Waste, banyak masyarakat yang mulai peduli dimana buktinya aduan tentang timbulan sampah ilegal dari berbagai lapisan masyarakat muncul di laman media sosial Dinas LHK, aplikasi NTB Care, Aplikasi Lestari, hingga Media Sosial Pimpinan Daerah," tutur Kadis LHK.
Baca Juga: Ditinggal Suami Merantau, Ibu Rumah Tangga Kepergok 'ngecas' Sama Pria Lain
Lebih jauh ia menjelaskan, terkait dengan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai hal. Di antaranya, TPAR Kebon Kongok dengan metodologi Control Landfill sejak Tahun 2019. Menerbitkan kebijakan TPAR hanya menerima sampah terpilah dari Pengangkut Sampah Mandiri per 1 September 2021.
