Network
HAILOMBOKTIMUR - Dinamika Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Tengah terkait dugaan penolakan pasien anak kecil oleh Rumah Sakit, memantik reaksi Direktur Pusat Study dan Kajian Ekonomi Politik (Puskep) Nusa Tenggara Barat (NTB).
EL Jalaludin selaku Direktur (Puskep) NTB berpendapat ada dua hal yang menjadi catatan bersama mengenai gejolak yang mengakibatkan ada aksi kemanusiaan hari senin kemarin, pertama terkait dengan kesejahtraan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan dukungan sarana prasarana atau alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit.
Maka kemudian, kata dia, dampak yang diperoleh setelah salah satu orator pada saat itu yang mengatakan bahwa, para Nakes ini adalah babu maka seharusnya para (Nakes) seluruh Lombok Tengah berterima kasih kepada orang tersebut karena ini ibarat sang orator sedang membuka Kotak Pandora.
"Bagaimana sebenarnya yang terjadi pada Tenaga Kesehatan (Nakes) yang kesejahteraannya jauh dari standar dibanding kabupaten/kota lain," ungkap Pria yang juga merupakan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Lombok Tengah.
Ketua MPI Lombok Tengah yang juga sering dipanggil Raden Ronton itu menambahkan, kata 'babu' ini mungkin terkesan sangat menistakan atau menghina profesi (Nakes) akan tetapi pada kenyataan dan praktiknya memang mereka seperti itu. "Maaf, dalam konteks yang saya pahami 'babu' ini adalah pekerja yang digaji atau upahnya sangat minim," cetusnya.
Yang kedua, lanjutnya, muncul kasus yang katanya dibantah, bukan penolakan pasien namun karena kekurangan fasilitas (alat).
"Seharusnya ini menjadi atensi dari eksekutif dan legislatif selaku pemegang hak budgeting agar segera pengadaan untuk mencukupi pelayanan kepada 1 juta lebih penduduk Lombok Tengah," terangnya.
Raden Ronton, juga menegaskan bahwa kejadian beberapa waktu yang lalu harus menjadi momentum untuk kita berbenah secara menyeluruh di segala sektor untuk Lombok Tengah yang lebih baik maka perbaiki fungsi eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Lombok Tengah yang terkesan jalan ditempat dan bahkan menurutnya mungkin bisa dikatakan gagal karena tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun.
"Maka DPRD Lombok Tengah hari ini harus menunjukkan kemudian fungsi sebagai pengawasan dan penganggaran bagaimana melakukan budgeting terhadap proses pembangunan bagaimana meningkatkan standar kesehatan di Lombok Tengah ini karena politik ini adalah membicarakan tentang kemaslahatan umat," tutupnya.
