HAILOMBOK TIMUR- Akhir-akhir ini isu miring menerpa tampuk kepemimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Pasangan Kepala Daerah HM. Sukiman Azmy dengan wakilnya H. Rumaksi Sjamsuddin (SUKMA) dianggap tengah retak dan nyaris bercerai.
Bahkan, salah satu tokoh menyebut hubungan keduanya bagaikan sepasang suami-Istri yang hendak berpisah ranjang sehingga masing-masing pihak saling mengumbar aibnya di ruang publik.
Isu miring itu santer menjadi perbincangan setelah Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi Sjamsuddin melontarkan beberapa kritikan terhadap Bupati, dua diantaranya ialah soal Kebijakan Mutasi Pejabat dan program Kampung Inggris di Desa Tete Batu Selatan.
Hal demikian dikatakan praktisi Hukum Lombok Timur Ada Suci Makbullah (ASM), melalui keterangan tertulisnya kepada media ini, Senin, (24/05/2022).
Baca Juga: Kritik Keras Program Kampung Inggris, Rumaksi Disebut Pemimpin Gagal Paham
Uci panggilan akrabnya, memandang bahwa, terlepas dari beberapa pandangan terkait dinamika saat ini, yang menilai bahwa kondisi pemerintahan Kabupaten Lotim sedang berada di ujung tanduk kehancuran.
Tokoh Muda dan juga praktisi hukum Lombok Timur ini, justru menilai bahwa apa yang terjadi ini adalah hal yang wajar dalam demokrasi, sehingga menurut dia hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.
Bahkan, kata Uci, apa yang disampaikan H. Rumaksi terkait kebijakan Mutasi Pejabat dan Program Kampung Inggris di Desa Tete Batu Selatan itu adalah hal yang biasa saja, sebagai otokritik terhadap pasangannya, meskipun hal itu dilakukan di ruang publik.
Ia mengingatkan supaya jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari semua itu dengan menjadikannya panggung untuk mencari eksistensi diri.
"Jangan ada pihak yang mencari panggung dalam situasi ini, kritik atau otokritik di ruang publik yang disampaikan Wakil Bupati itu tentu memiliki alasan yang jelas dan kuat," ujarnya.
Ketua Dependa Gaspermindo NTB ini menilai bahwa jika tidak ada tindakan dari Bupati Sukiman maka tentu tidak akan ada reaksi dari Wakilnya.
"Sederhananya begini, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api," tandasnya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan Wakil Bupati di ruang publik itu menjadi wajar jika dalam mengambil keputusan-keputusan strategis seperti Mutasi Pejabat dan Penganggaran untuk Kampung Inggris Desa Tetebatu Selatan Bupati tidak melibatkan Wakilnya sendiri.
"Coba sebelum memutuskan suatu kebijakan Wabup diajak berkomunikasi atau berdiskusi sebagai cara menghargai Wakilnya, mungkin akan lain ceritanya" kata dia.
Apalagi, tegas dia, sebelum-sebelumnya Bupati Sukiman selalu menggaungkan bahwa makna filosofis dari kata Sukma itu ialah "Dua Raga Satu Jiwa".
Sehingga apapun yang akan diputuskan harus merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.
Baca Juga: Ketua KPU RI : Menjelang Pemilu dan Pilkada Tensi Perpolitikan Semakin Tinggi
Ia juga mengatakan bahwa kritik atau otokritik yang disampaikan H. Rumaksi di ruang publik itu menjadi wajar jika dalam menjalankan roda pemerintahan ini ada hal-hal yang disembunyikan atau tidak transparan kepada Wakilnya.
Masih kata Uci, pola-pola pemerintahan yang tidak komunikatif seperti ini akan cepat diboncengi bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, Bahkan banyak yang akan cari perhatian (Carmuk) dan cari panggung memanfaatkan keadaan.
"Intinya, kritik atau otokritik itu wajar, jangan bermain di air keruh dan cari panggung," pungkasnya.
Tokoh Pemuda Berbalas Pantun
Sebelumnya, salah tokoh pemuda asal Masbagik, Lotim Hafizullah Mashuri melontarkan kritik, tentang sikap Wakil Bupati terhadap Bupati, yang dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang baik.
Melalui keterangan tertulisnya, Hafiz, mengatakan, sikap yang ditunjukkan oleh wakil bupati lombok timur terhadap Bupati Sukiman Azmi akhir-akhir ini dirasa sangat tidak elok.
"Kritikan wabup terhadap bupati yang dilakukan di muka umum itu sama saja membuka aibnya sendiri, ini kan tidak boleh sebenarnya dilakukan oleh Wabup terhadap Bupati karena mereka ini satu kesatuan," katanya, Sabtu, (22/05/2022).
Menurut Hafiz, kritikan terbuka wabup terhadap bupati mulai dari mutasi jabatan dan yang terbaru terkait dengan alokasi anggaran ke kampung inggris seharusnya bisa disampaikan dengan elegan dan tertutup kepada Bupati.
"Bukan dengan cara seperti ini, kalau begini caranya kan seperti sepasang suami istri yang sudah bosan dengan pernikahannya lantas membuka permasalahannya di setiap orang yg mereka temui, ini kan kekanak-kanakan-namanya," ujarnya.
Ia menilai, cara wabup seperti itu, dari segi etika kepemimpinan dan pemerintahan dirasa sangat tidak baik. Karena kata dia, mereka boleh mungkin tidak satu pandangan tapi jangan dipertontonkan seperti ini dimasyarakat, kasian kita sebagai masyarakat yang dipimpinnya.
"Playing victim Wabup ke Bupati sangat mencoreng tata kelola pemerintahan lotim, saya yakin pak bupati juga melakukan ini atas dasar kebutuhan untuk mewujudkan good Govermance yang baik di Lombok Timur.Tapi mungkin Wabup menganggap ini kurang tepat," Pungkasnya.
Meski demikian kata dia, perbedaan pandangan itu, seharusnya bisa disampaikan langsung ke Bupati jangan dengan cara- cara ribut seperti ini.
"Kita sebagai masyarakat saja ada etikanya mengkritik pemimpin apalagi Wabup terhadap Bupati, malu sedikitlah sama masyarakat, kasian,"cetusnya.***