Cetak Ratusan Pelajar Mahir Bahasa Inggris, ini Sumber dan Besaran Biaya Kursus di Kampung Inggris TBS

- 23 Mei 2022, 21:57 WIB
Siswa kursus bahasa Inggris saat pelajaran berlangsung
Siswa kursus bahasa Inggris saat pelajaran berlangsung /Dok pribadi/Azzi/Hai Lombok Timur

HAILOMBOK TIMUR- Penggagas Green Orry Language Center (GLC),Zohri Rahman mengungkapkan lembaga kursus yang digagasnya telah meluluskan sembilan angkatan dan mencetak ratusan pelajar yang mahir berbahasa Inggris.

Dari ratusan pelajar di GLC atau dikenal dengan kampung Inggris Tete Batu Selatan (TBS) tersebut, lebih didominasi dari siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

"Yang telah diluluskan sampai saat ini, dari SMP saja sekitar 850 orang, di luar umum sama anak SMA" ungkap Ori sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi pada Kamis, (19/05/2022).

Lajut Ori yang juga Kepala Desa Tete Batu Selatan itu, ada dua kriteria pelajar yang kursus di lembaganya, terdiri dari khusus dan umum.

Baca Juga: Kunker di NTB, Ketua MA RI Disambut Hangat Bupati Lombok Barat

Adapun kriteria khusus kata dia, yaitu pelajar atau siswa SMP, yang mana kriteria tersebut masuk kategori level satu.

Kriteria khusus jelas dia, terdiri dari siswa SMP berprestasi, anak yatim dan anak kurang mampu.

Sedangkan untuk biaya kursus siswa kriteria khusus dibantu Pemerintah Daerah (Pemda), melalui dana Bansos yang digelontorkan Dinas Sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah masing-masing.

"Untuk biaya yang reguler (khusus.red) dari dana BOS sekolah dan bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah," terangnya.

Baca Juga: Kritik Keras Program Kampung Inggris, Rumaksi Disebut Pemimpin Gagal Paham

Sementara untuk kategori umum walaupun tamatan SD terang dia, pembiayaannya secara mandiri. Karena, peserta kategori umum tersebut lebih banyak dari luar Daerah Lotim.

Adapun biaya yang dikeluarkan untuk satu peserta baik yang reguler (khusus) maupun umum sebesar Rp. 3.500.000 perbulan, dengan pasilitas lengkap.

"Sama kalau umum dia bayar Rp. tiga juta lima ratus selama satu bulan, dengan fasilitas full. Dapat 3 kali makan perhari, dua kali snack. Kadang-kadang kita kasih susu untuk anak-anak. Internetnya gratis dikala diberikan pegang HP setiap sabtu minggu. Kemudian laundry dan penginapan, "katanya.

Lebih lanjut Ori, menjelaskan saat ini siswa yang sedang mengikuti kursus untuk kategori reguler (khusus) sebanyak 156 orang. Sementara yang umum ada 2 orang, yang terbagi menjadi 12 kelas.

Baca Juga: Tagih Janji Gubernur NTB, Karta Sambelia Lakukan Aksi Tanam Pohon Pisang Bersama Warga dan Kepala Desa

Untuk tempat tinggal kata dia, selain
menggunakan pasilitas lembaganya, rumah dan home stay milik warga setempat juga dijadikan tempat tinggal peserta selama kursus.

Ditegaskannya, bantuan yang digelontorkan Pemda, baik melalui bansos ditransfer langsung ke rekening siswa. Untuk yang dibiayai melalui dana BOS, dibayarkan langsung oleh sekolah masing-masing.

Kemudian dari rekening siswa yang dibuatkan oleh Dinas Sosial, ditransfer ke rekening lembaga sebagai pembayaran biaya kursus.

"Prosesnya masing-masing SMP mengajukan nama-nama siswa itu ke Dikbud, baru diajukan ke Dinas Sosial, sebagai kuasa pengguna anggaran nya. Kemudian Dinas Sosial membuatkan rekening kepada anak-anak," ujarnya.

"Kalau bansos itu kan di berikan ke para siswa sehingga mereka dibuatkan rekening setiap anak. Kemudian setelah mereka selesai kursus mereka membayar melalui debit rekening itu. Itu saja. Kalo yang dari dana bos melalui sekolah masing-masing," imbuhnya.

Baca Juga: Timnas Indonesia U-23 Menyisakan 15 Pemain Hadapi Malaysia Rebut Medali Perunggu SEA Games 2022

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Baik Lian Krisnayutarti mengatakan bahwa dirinya tidak begitu tahu terkait sistem yang digunakan.

Karena kata dia, saat ia menjabat sebagai kepala bidang SMP program tersebut ditemukannya sudah mulai berjalan dan data siswa SMP yang mengikuti kursus sudah terkirim.

Meski demikian, Lian menjelaskan bahwa tidak semua SMP yang menggelontorkan dana BOS untuk biaya kursus siswa.

"Hanya sekolah SMP yang memiliki siswa banyak atau dan BOS nya besar. Sepengetahuan saya begitu, karena ada juga dianggarkan dari APBD bagi jumlah murid dan dana BOS nya sedikit," jelasnya saat dikonfirmasi pada Senin, (23/05/2022).

Untuk penjelasan secara detail, dia meminta untuk ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzuddin bahwa penggunaan dana BOS untuk biaya kursus, umunya dilakukan oleh sekolah-sekolah besar.

Dana BOS dialokasikan untuk biaya kursus bahasa inggris sudah tepat, Karena kata dia, hakikat dari dana BOS itu untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Menurut Izzuddin, niat pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut sangat mulia.

"Ketika Lombok Timur ini menjadi destinasi wisata Dunia, saya juga memperkuat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris ini dengan, mendorong SD -SD penggerak ini dengan diajarkan komunikasi bahasa Inggris," ujarnya.

Bahasa Inggris itu penting kata dia, seperti yang telah disampaikannya bahwa ke depan untuk P3K akan dibuka formasi untuk bahasa Inggris.

"Dari hasil di Tete Batu Selatan itu bisa menjadi model bagi anak-anak di satuan Pendidikan itu. Dan kita akan lombakan nanti itu untuk diberikan sumbangan, "katanya.

Baca Juga: Penonton even MXGP diprediksi Membludak, Kesiapan Penginapan Minim

Sementara kriteria siswa mengikuti kursus kata dia, ditentukan oleh sekolah masing-masing. Karena sekolah yang membiayai. Sedangkan siswa yang dibiayai dari dana Bansos ditentukan oleh penyelenggara, kemudian ke Dinas Sosial.

" Sekolah lah yang mengetahui siswa yang mempunyai talenta bahasa Inggris, karena tidak semua siswa yang berprestasi doyan dengan bahasa Inggris, " pungkasnya.

Mengenai mekanisme yang dibiayai dari dana APBD, lebih detailnya ia melemparkan pertanyaan kepada ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP.

"Jadi langsung ke MKKS saja nanti, karena saya sudah merubah pola ini, jadi ke MKKS dan langsung ke penyelenggaraan, agar tidak lagi terlalu ribet urusannya," tukasnya.

"Yang jelas itu dari APBD yang tersebar di seluruh sekolah Swasta maupun yang negeri, " Katanya.

Masih kata, Izzuddin, keterlibatan Dikbud dalam hal ini, dari segi siswanya saja. Adapun masalah administrasi dan dokumen kata dia, ada di Dinas Sosial.***

Editor: Muazzin

Sumber: Hai Lombok Timur


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x