HAILOMBOKTIMUR - Maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memperihatinkan.
Lebih-lebih beberapa waktu silam, sebanyak 30 korban PMI ilegal asal NTB yang mengalami kapal tenggelam di perairan Pulau Putri, Kota Batam, Kamis 16 Juni 2022.
Melihat hal tersebut, Ketua Serikat Buruh Indonesia (SBMI) NTB Usman Sakti mendorong pemerintah provinsi terutama gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah harus segera bertindak.
Baca Juga: Di Labuhan Lombok, Pengadilan Agama Selong Sidangkan 171 Perkara Itsbat Nikah
"Saya lihat selama ini seolah-olah Gubernur diam, apalagi banyak korban selama covid-19, korban kapal tenggelam sendiri sudah 3 kali terjadi, dengan yang sekarang masyarakat NTB yg jadi korban," ucap Usman saat di mintai keterangan oleh wartawan Sabtu 18 Juni 2022.
Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai rentetan kasus PMI ilegal yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini, diantaranya ada penipuan serta perdagangan orang.
Oleh katenanyalah ia mengharapkan paling tidak gubernur membuat himbauan ke seluruh Kabupaten atau Kota tentang bahaya jadi PMI ilegal dan perdagangan orang.
"Kita ingin gubernur serius dan tegas dalam melihat situasi PMI kita di NTB saat ini, karena sejak covid-19 banyak sekali warga kita hampir setiap hari jadi korban," ungkapnya.
Dan juga lanjutnya, korban kecelakaan kapal tenggelam sudah 2 kali terjadi dimana perahu yang dinaiki PMI ilegal ini pada bulan Maret 2022 yang lalu juga tenggelam.
Dimana penumpang PMI NTB sekarang kembali merasakan musibah untuk yang ke 3 kalinya.
"Kita berharap gubernur NTB serius mengatasi masalah rakyatnya ini. Dalam hal penipuan dan perdagangan orang tindak tegas para calo yang masih tetap beroprasi mengirim warga kita ke luar negeri secara ilegal," tegasnya.
Baca Juga: Jadi Khotib Ibadah Sholat Jumat, Bupati Lombok Timur Singgung Pentingnya Perbaiki Hubungan
Lanjut Usman, Mereka mengeluarkan biaya paling kurang Rp 7 jutaan ke atas untuk berangkat, korban yang sekarang juga rata-rata biaya yang mereka keluarkan di kisaran Rp 8 jutaan.
Oleh karena itu ia meyakini hal-hal seperti itu apabila pemerintah benar-benar serius dan kerjasama dengan BP2MI, Disnaker, Pemdes, Dinas Sosial, Dinas Koprasi dan Dinas Perdagangan membukakan lahan pekerjaan bagi masyarakatnya, maka masyarakat akan dengan sendirinya berkurang yang akan memilih jadi PMI dan memilih usaha mandiri di rumah.***