HAILOMBOKTIMUR - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Laskar Banteng Hitam mengamuk di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Rabu 21 September 2022.
Bahkan, massa aksi berhasil merangsek masuk setelah cukup lama berorasi, membakar ban bekas dan merobohkan gerbang DPRD.
Kendati demikian, aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat apresiasi dari Fraksi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Timur.
"Aksi penolakan kenaikan harga BBM itu dilakukan secara tulus oleh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi rakyat," katza Ketua DPC Partai Demokrat, Amrul Jihad.
Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Lombok Timur Ricuh, Massa Aksi Robohkan Gerbang DPRD
Langkah para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ini, sebut dia, sejalan dengan komitmen dan sikap Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah yang menolak dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah pusat.
Bahkan Pengurus DPC bersama Fraksi Partai Demokrat di DPRD Lombok Timur, kata dia, sudah menyampaikan secara langsung ke Pengurus DPP Partai Demokrat terkait langkah penolakan tersebut.
"Fraksi partai Demokrat di DPRD Lombok Timur sudah menyampaikan penolakan atas naiknya harga BBM ke pemerintah pusat melalui Fraksi Demokrat di DPR RI," tegasnya
Naiknya harga BBM ini, sebut Amrul Jihad, akan menyebabkan masyarakat kecil semakin menjerit.
"Itu dikarenakan BBM menjadi kebutuhan pokok dan sumber dari segala aktifitas masyarakat mulai dari ojek, nelayan dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya," kata Amrul
Baca Juga: Desa Labuhan Kertasari Dijadikan Sebagai Desa Wisata Bahari
Amrul juga menegaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap kenaikan harga sembako secara berkelanjutan. Misalnya, kata Amrul, biaya pengangkutan dan produksi sembako yang semula contohnya, Rp100 ribu tentunya akan naik menjadi, Rp100 ribu lebih.
"Tidak bisa kita hindari naiknya inflasi, dan harga barang akan naik yang menjadi dampak dari naiknya harga BBM ini," cetusnya.
Sisi lain, Amrul juga menyebut subsidi bahan bakar minyak yang menurutnya tidak akan cukup meskipun disalurkan secara bertahap. Bahkan jumlah yang disalurkan pun terbatas, tidak merata dan bersifat sementara.
"Jadi solusi yang paling tepat diambil oleh pemerintah dengan mendengar aspirasi rakyat yang menolak atas dinaikkannya harga BBM," tandas Amrul yang sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat, 17 September 2022.
Baca Juga: Pencapaian Lombok Timur Turunkan Prevalensi Stunting tidak Terlepas dari Kolaborasi Semua Pihak
Agus Harimurti Yudhoyono bersama seluruh partai Demokrat mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global tersebut.
Namun jika pemerintah tidak cakap melakukan antisipasi dan adaptasi yang diperlukan, maka perekonomian Indonesia bisa tidak selamat dan rakyat tentu akan menderita karenanya.***