HAILOMBOKTIMUR - Pendapatan daerah Lombok Timur ditargetkan sebesar lebih dari Rp. 2,851 Triliun. Kemudian belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.2,786 Triliun lebih.
Sedangkan pembiayaan daerah dianggarkan mencapai Rp. 12,182 Miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dan terakhir adalah pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.77,13 Miliar.
Demikian gambaran umum anggaran 2023 yang disampaikan Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS).
Penjelasan tersebut disampaikan ketika menghadiri rapat paripurna di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lombok Timur, Rabu 2 November 2022.
Dari informasi yang dihimpun, rancangan KUA dan PPAS 2023 disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
Pada rapat paripurna tersebut, Bupati Lombok Timur dengan lebih rinci menjelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 414,595 Miliar lebih,
Sementara pendapatan transfer, kata dia, sebesar Rp. 2,410 Triliun yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU), baik DAU yang sudah ditentukan maupun yang tidak ditentukan penggunaannya.
"Pada komponen pendapatan transfer ada pula dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.715,32 lebih terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.232,106 Miliar lebih dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 482,926 Milyar," kata dia menjelaskan.
Untuk dana desa, lanjut Bupati menjelaskan, sebesar Rp. 277,848 Milyar lebih dan dana bagi hasil pajak dari provinsi nusa tenggara barat (NTB) sebesar Rp.121,892 Milyar lebih.
Sedangkan pada komponen belanja daerah, sebut dia, terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp. 29,391 Miliar lebih, belanja tak terduga Rp 12 Milyar, dan belanja transfer ke pemerintah desa Rp. 417,301 Milyar lebih.
Komponen pengeluaran pembiayaan, kaya Bupati, terdapat penyertaan modal pemerintah sebesar Rp.1,5 Miliar untuk perusahaan daerah air minum (PDAM). Dana tersebut merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat.***