HAILOMBOKTIMUR - Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersama Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Polres Lombok Timur berkomitmen untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mencegah pekerja migran tidak sah.
Kerjasama ini diwujudkan dalam dokumen komitmen bersama yang ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur saat acara Diseminasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Satgas Pekerja Migran Indonesia pada Kamis lalu.
Dalam upaya melaksanakan komitmen tersebut, Polres Lombok Timur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang telah mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Lombok Timur, R. Bambang Dwi Minardi.
“Saya mengapresiasi telah dibentuknya Satgas TPPO di Polres Lombok Timur. Selanjutnya, kami Satgas PPMI siap bersinergi dengan Satgas TPPO,” ujar Bambang ketika dikonfirmasi usai acara diseminasi di Aula kantor Disnakertrans.
Bambang berharap penegakan hukum yang telah disepakati akan berjalan sesuai yang diharapkan, terutama dalam hal penegakan dan penindakan.
Ia juga menekankan pentingnya tindakan yang lebih serius terhadap para pelaku TPPO, tanpa harus menunggu laporan dari korban. Sebab menurutnya, apa yang dilakukan para pelaku TPPO adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diungkap.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan TPPO, Bambang mengumumkan bahwa mulai awal Juli tahun ini, stafnya akan dilatih untuk menguasai Aplikasi SIAPkerja.
Nantinya, jelas dia, masyarakat yang ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup bertanya dan mendaftar di desa masing-masing. "Desa bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi penduduknya agar tidak terkendala dalam pendaftaran," tukasnya
Selain itu, Disnakertrans Lombok Timur juga akan membentuk relawan Sahabat PMI untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menjadi PMI yang aman dan prosedural.
"Program Sahabat PMI terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi relawan dan memberikan kontribusi," ujarnya
Bambang menegaskan bahwa relawan ini bertugas untuk memberikan edukasi kepada warga tanpa mengharapkan imbalan.
Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret yang diambil, diharapkan tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran tidak sah dapat dicegah dengan lebih efektif di Lombok Timur.***