HAILOMBOKTIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur HM. Juaini Taofik mendorong pemerintah kecamatan dan pemerintah desa bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Bapenda dan BPMPD, dalam upaya perbaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), melalui bulan bakti perbaikan data PBB.
Hal itu disampaikan Sekda saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi PAD Tahun 2023 di Ruang Rapat Bupati, Senin 14 Agustus 2024.
Sekda mendorong perbaikan data SPPT tersebut menilik kondisi saat ini, berdasarkan data BPS, terdapat 352.340 unit rumah di daerah ini. Akan tetapi yang tercatat pada SPPT hanya 140.731.
"Data tersebut sudah termasuk ruko, tower, rumah sakit, pertokoan, tambak udang, dan lainnya," kata Sekda Lombok Timur
Bappenda Lombok Timur mencatat hanya sekitar 25 persen rumah di Lombok Timur yang tercatat dalam SPPT, atau dengan kata lain sebagian besar masih tercatat sebagai lahan saja.
Sekda menyadari hal tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak, namun di sisi lain juga menjadi bagian dari penilaian kinerja petugas.
Karena itu, kata Sekda, bulan bakti perbaikan data PBB diharapkan dapat memberikan data ril, termasuk sebagai bagian dari pemetaan potensi dan upaya peningkatan realisasi PBB-P2.
Terkait realisasi PBB-P2 hingga mendekati tenggat akhir pembayaran pada 31 Agustus, Sekda pada rapat yang berlangsung secara virtual itu meminta para Camat dan kepala desa untuk menggencarkan pemungutan pajak, dengan mengoptimlakan SDM yang ada di wilayah masing-masing.
Hal itu ditekankan Sekda meskipun disatu sisi mengakui umumnya wajib pajak lebih banyak yang memilih melunasi pajaknya mendekati batas akhir pembayaran. Dengan upaya tersebut ia berharap seluruh SPPT yang telah diterbitkan dapat tertagih.
"Tahun 2023 ini terdapat 433.986 SPPT yang diterbitkan dengan persentase yang terbayarkan masih di angka 25,37 persen. Tahun sebelumnya jumlah SPPT yang diterbitkan adalah 409.787 dan terealisasi 68,45 persen," ujarnya.***