HAILOMBOKTIMUR - Capaian kepesertaan jaminan kesehatan Lombok Timur per-1 September 2023 mencapai 92,22 persen atau 1.283.824 dari jumlah penduduk 1.392.099 jiwa. Jumlah tersebut didominasi peserta bantuan iuran (PBI). Sementara, tingkat keaktifan peserta berada di angka 68,10 persen.
Kondisi tersebut mendudukkan Lombok Timur sebagai satu dari tiga Kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum mencapai universal health Coverage (cakupan kesehatan semesta).
Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy dalam rapat koordinasi forum pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan yang berlangsung Jumat, menegaskan komitmen Pemda untuk mencapai UHC di tengah keterbatasan fiskal.
Hal itu menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yaitu untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Karena alasan itu, ia meminta jajarannya untuk menyisir kembali data penerima bantuan iuran (PBI) yang dinilai salah sasaran. Untuk itu, ia memerintahkan untuk keterlibatan pihak kecamatan hingga desa.
Kepada Sekretaris Daerah HM. Juaini Taofik dan peserta rapat, ia meminta untuk dapat memenuhi sisa jumlah peserta sesuai kemampuan fiskal.
Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna menjelaskan, masih ada 38.670 jiwa masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Untuk mencapai UHC, Lombok Timur memerlukan dukungan anggaran 1,4 miliar lebih agar target UHC Per-1 Desember 2023 dapat tercapai," ujarnya
Ia menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi diantaranya pemanfaatan dana alokasi umum bidang kesehatan. Ia juga berharap Pemda dapat segera membentuk tim percepatan UHC kabupaten Lombok Timur, di samping penganggaran pada APBD 2024 untuk mencapai UHC 98 persen
Rapat tersebut diikuti pula Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, dan Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong.***