Network
Padahal obat-obat ini sangat dibutuhkan, katanya, namun hingga saat ini obat yang dibutuhkan belum juga sampai pada PKM.
Sementara sumber anggaran obat-obatan, kata Daur, berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk untuk pembelian alat kesehatan (Alkes) dan fasilitas kesehatan lainnya.
Akan tetapi, ditegaskan Daur, dari Januari sampai Agustus obat-obatan tidak sampai ke setiap PKM di Lombok Timur
"Dugaan sementara anggaran dari JKN tidak dipergunakan untuk pembelian obat-obatan, melainkan untuk kebutuhan yang lain," ujarnya
Karena itu, Advokat ini pertanyakan anggaran JKN dikemanakan, apakah benar untuk pembelian obat-obatan atau diperlukan untuk program yang lain?.
Senada ketua harian Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Yuza yang juga seorang Advokat menyebutkan hasil investigasi pihaknya di lapangan ada beberapa PKM tidak memiliki stok obat, dan fasilitas kesehatan sejak Januari sampai Agustus.
Kekurangan stok obat ini, kata dia, tentu berdampak terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Bagi masyarakat yang terdaftar pada BPJS kesehatan tentu rugi, karena sudah membayar BPJS kesehatan, tapi tidak didapatkan haknya. Seperti obat-obatan lantaran langka di PKM, sehingga masyarakat harus membeli obat di luar," ujarnya
Padahal dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28h ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Berlandaskan pada aturan itu, maka sudah sepatunya masyarakat mendapat pelayanan kesehatan.
