Network
Hal sama juga diingatkan kepada camat, utamanya agar mengingatkan masyarakat untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2).
Terkait PAD pula ia memerintahkan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB yang masih belum membayarkan sejumlah bagi hasil pajak yang menjadi hak Lombok Timur.
Ia menyebut nilai dari bagi hasil pajak tersebut cukup signifikan mendukung pembangunan di daerah ini.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Hasni memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sampai dengan 12 Juli terealisasi 44,75 persen sementara belanja daerah di posisi 40,49 persen.
Disampaikan pula bahwa penerimaan pembiayaan mencapai 69,26 persen dan pengeluaran pembiayaan 59,12 persen. Disampaikan pula bahwa PAD untuk periode yang sama baru terealisasi 29,49 persen atau Rp192,373 miliar.
