Network
HAILOMBOKTIMUR – Pasca penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Juaini Taofik, sebagai Pejabat Bupati Lombok Timur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kini terdapat kekosongan jabatan Sekda, hal ini harus segera di isi.
Ketua DPD 2 Golkar Lombok Timur, Haji Lalu Hasan Rahman (Miq Maman), mengungkapkan Empat kriteria yang harus di miliki oleh Sekda Lombok Timur yang akan mendampingi Pejabat Bupati yang di tunjuk Mendagri. Senin, 25 September 2023.
“Kriteria pertama yakni Bisa Bersinergi dengan Pejabat Bupati”Tegas Miq Maman
Sangat pentingnya kolaborasi yang efektif antara Sekda dan Pejabat Bupati. Kerjasama yang baik di antara keduanya dianggap sebagai landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.
“Kriteria yang kedua yakni yang paham proses birokrasi Lombok Timur”
Sekda nanti diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses birokrasi yang berlaku di Lombok Timur. Ini termasuk pengetahuan tentang regulasi, prosedur administrasi, dan tata kelola pemerintahan setempat.
“Kriteria yang ketiga Memahami RPJMD Lombok Timur”
Seorang sekda harus faham akan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Lombok Timur menjadi panduan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Calon Sekda diharapkan mampu memahami dan mendukung pelaksanaan RPJMD ini.
“Memahami Karakteristik Masyarakat Lombok Timur adalah kriteria ke empat calon sekda”
Kepahaman yang kuat mengenai karakteristik dan kebutuhan masyarakat Lombok Timur adalah kriteria terakhir yang diungkapkan oleh Haji Lalu Hasan Rahman. Hal ini memungkinkan Sekda untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketua DPD 2 Golkar juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara calon Sekda dan Pejabat Bupati, mengingat masa jabatan yang relatif lama dan kemungkinan keterlibatan dalam proses pemilu, termasuk Pilkada Lombok Timur dan Pilkada Gubernur NTB.
Terkait dengan rumor akan adanya calon sekda yang datang dari propinsi Miq Maman menambahkan di Lombok Timur memiliki banyak kader yang siap.
“Tidak perlulah mendatangkan sekda dari pejabat di propinsi, takutnya mereka tidak faham kondisi Lombok timur, termasuk tidak bisa membantu pejabat bupati dalam pelaksaan sinergi antara eksekutif dan legeslatif, yang selama ini sudah terjalin dengan baik”tutupnya.***
