Network
“Karena ibu-ibu juga kan warga kita. Kita juga punya masa depan untuk anak-anak kita. Tentu harus sama perlakuannya dengan warga negara Indonesia yang lain,” ungkapnya.
PJ Bupati memberikan direktif kepada kepala Dinas sosial untuk berdialog dan melakukan asesmen, memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi, diantaranya melalui BPJS, atau BPMP PKH.
Baca Juga: Eksistensi Yayasan Dayama Jerowaru Diapresiasi PJ Bupati Lombok Timur
Sementara pihak Baznas dan Kesra diharapkan turut membantu, “Tentunya yang penting itu proses pembinaannya. Tidak bisa sekali. Terus akan kita ikuti perkembangannya. Dan saya mengundang kepala OPD terkait untuk bersama-sama kita membina keluarga kita ini,” lanjutnya.
Mewakili Kasatgaswil densus 88 Anti Terorisme Wilayah NTB, Ipda Murwanto menyampaikan bahwa RADPE merupakan bukti nyata kerja sama antara Densus 88 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Selama ini, jelas dia, Densus 88 selalu berusaha untuk ada dan mendampingi keluarga terdampak terorisme. Di mana keluarganya tengah menerima konsekuensi penegakan hukum, bukan hanya di Lombok Timur akan tetapi di lingkup NTB.
