Network
/photo/2022/06/24/2083783213.png)
HAILOMBOKTIMUR - Presiden Jokowi Widodo diketahui menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan perkembangan pemilu 2024 kemarin.
Perhelatan pemilu tahun 2024 menjadi perhatian dari berbagai pihak.
Presiden berharap Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar sesuai waktu yang sudah di tetapkan.
Baca Juga: Profil Singkat Kiyai Mursalin Sang Legenda Silat Nek Aing yang dijadian Sebuah Nama Jalan di Jakarta
"Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip gosip tertentu," kata Hendri Satrio, Kepala lembaga survei KedaiKOPI
Selaras dengan eksekutif, komitmen atas penetapan jadwal pemilu 2024 juga disampaikan legislatif.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, "Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," kata Puan beberapa waktu lalu.
Puan Maharani juga meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk segera diakhiri.
Puan juga menekankan agar semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.
"Saya rasa polemik terkait apakah (Pemilu 2024) ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata Puan saat itu.
Baca Juga: Mengenal Raden Ismail, Tokoh Betawi yang dijadikan nama Jalan di DKI
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujar Nyarwi.
Selain itu, pertemuan itu juga menjadi bantahan terkait isu pemilu yang beberapa saat lalu menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100%," sambungnya.
Nyarwi juga menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tandasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo Direkomendasi Partai NasDem Jadi Bakal Capres 2024
Siapkan regulasi
Pakar pemasaran dan komunikasi politik dari UGM itu juga menyarankan agar KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan, dari DPRD hingga presiden.
KPU didorong untuk mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menerbitkan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU," pungkasnya.***(Native/zona Jakarta)
