Network
HAILOMBOKTIMUR - Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Loteng Tahun Anggaran 2023, dari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 – 14 Agustus 2022 di salah satu Hotel di Kota Mataram. Menjadi perhatian dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satunya adalah LSM GARUDA.
M. Zaini Selaku Direktur LSM GARUDA mengatakan bahwa tahun depan merupakan tahun politik, sehingga kami sebagai perwakilan masyarakat harus terus mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Legislatif dan eksekutif. Terutama yang berkaitan dengan pembahasan anggaran dan kebijakan.
Untuk itu pembahasan KUA PPAS APBD Lombok Tengah Tahun anggaran 2023 yang dilakukan di Mataram perlu kami curigai.
Baca Juga: Baznas Lombok Barat Distribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah
“Karena tahun depan merupakan tahun politik, maka pembahasan KUA PPAS APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2023 yang dibahas di Mataram perlu kami curigai” Ungkap M. Zaini.
M. Zaini juga menambahkan bahwa kenapa kegiatan pembahasan tersebut dilakukan di Mataram? Kenapa tidak dilakukan di Lombok Tengah?.
Kita memiliki Fasilitas yang cukup memadai dan melibihi fasilitas hotel yang ada dimataram. Sehingga dari pelaksanaan kegiatannya saja sudah tidak pro kepada masyarakat apalagi ke masyarakat miskin. Sehingga memang sejak awal kita harus mencurigai kegiatan tersebut dan jangan-jangan ada "main Mata” antara eksekutif dan legislative.
“Kita harus sama-sama mencurigai kegiatan pembahasan tersebut, sejak awal kegiatannya dimataram dan ini mencerminkan bahwa kegiatan ini tidak pro masyarakat dan pro masyarakat miskin, sehingga jangan-jangan ada main mata antara eksekutif dan legislative” Tambah M. Zaini.
