Network
Ma'amar Adfal selaku Koordinator Umum menyampaikan bahwa kematian Muardin menandakan, Matinya Nurani Para Pemimpin.
"Sampai detik ini Pemerintah Kabupaten Bima juga Kapolres Bima Kota belum juga menyambangi keluarga korban tumbal pilkades ricuh, dimana nuraninya?," Tanya dia.
Sebagai kepala daerah, lanjut dia, Bupati Bima seharusnya melakukan bela sungkawa serta menyambangi keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral pemimpin. Hal tersebut mesti di lakukan sebagai simbol Bima berduka, juga menjadi bukti cinta pemimpin pada rakyatnya.
Pemerintah Kabupaten Bima harus menjamin kehidupan anak dan istri almarhum Muardin. Kini kepala keluarga (almarhum) sudah tiada, siapa yang akan menjamin keberlangsungan kehidupan mereka, membiayai sekolah anaknya, serta hal-hal lainnya.
"Sebagai Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri harusnya tinggi nilai kemanusiaannya. Kematian Muardin bukan seperti hal matinya anak ayam, yang di anggap biasa-biasa saja tapi dia manusia yang di beri hak yang istimewa oleh Tuhan. Dalam hukum, manusia di jemput oleh hukum dan di antar oleh hukum," ujarnya
Selain kematian Muardin, Reformasi Polri juga menjadi atensi gerakan Kompak. Marwah kepolisian makin rusak semenjak terkuaknya peristiwa Sambo, Kanjuruhan, dan Teddy Minahasa.
"Akan susah mengatur jalannya tatanan kehidupan yang damai, aman dan tertib bila kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah hilang akan susah di hadapi, ini menjadi masalah besar dan serius. Maka untuk mengembalikan Marwah kepolisian maka langkah baiknya segera lakukan Reformasi Polri," tutupnya***
