Network
HAILOMBOKTIMUR - Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar di Bali, kegiatan tersebut dihadiri pimpinan negara dan delegasi.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, G20 akan mendorong agenda yang menguntungkan Group 20 (penguasa ekonomi global) dalam berbagai negosiasi di forum KTT Iklim.
Pemerintah Indonesia selaku Presidensi KTT G-20 membawa 3 (tiga) topik utama yang akan menjadi pembahasan pertemuan puncak kepala negara G20 tersebut. Diantaranya, Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.
Terkait dengan itu, Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) lakukan aksi unjuk rasa secara simbolik tolak solusi palsu G20, di Mataram Senin 15 November 2022.
Menurut Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, dari hasil tracking terdapat tiga pembahasan dalam agenda G20, diantaranya pemulihan kesehatan, transformasi ekonomi digital dan transisi energi.
Respon kami tentang kesehatan, jelas dia, bahwa pemulihan kesehatan tidak akan menjadi solusi jika tidak disertai dengan pemulihan lingkungan hidup. "Khusus di NTB, laju kerusakan hutan dan penggunaan batu bara sebagai salah satu energi yang digunakan dalam PLTU termasuk bagian dari perusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan," ujarnya
Selain itu, mengenai kesehatan harus dipandang juga bahwa bukan hanya tentang administrasi kesehatan atau bagaimana orang bisa memperoleh kesehatan dengan infrastuktur kesehatan. tapi kesehatan itu soal keadilan dan kesetaraan, bagaimana seluruh rakyat bisa mengakses kesehatan tanpa memilih kelas.
"Yang pasti pemulihan kesehatan harus dibarengi dengan pemulihan lingkungan hidup," tegasnya
Kemudian soal transisi energi, menurut Amri, adalah isu yang memang jika diimplementasikan itu menjadi solusi luar biasa untuk mepercepat dari energi bocor menuju energi bersih. Namun faktanya di Indonesia bahkan NTB ijin usaha pertambangan terus bermunculan bahkan pertambangan ilegal semakin marak.
"Jadi terkait itu, WALHI NTB memiliki dorongan untuk dilakukan moratorium dan evaluasi terhadap izin pertambangan, terutama yang ada di kawasan hutan. Kita tahu bahwa laju kerusakan hutan di NTB mencapai 60 persen dari luas hutan yang ada. Sehingga transisi energi ini harus melakukan banyak evaluasi terhadap izin pertambangan," katanya
Solusi palsu yang menjadi sorotan ketiga WALHI NTB yakni transformasi ekonomi digital, karena yang disasar adalah bisnis corporation yang tidak memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa memiliki akses terhadap itu.
Bahkan WALHI NTB juga belakangan ini, kata dia, banyak melihat orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan negara termasuk mengkritik G20 melalui aksi unjuk rasa. Namun massa aksi mendapati perlakuan premanisme kepolisian. bahkan ada penangkapan di Lombok Timur dan aksi di Polda NTB.
"Kami mengecam tindakan represif tersebut. Seharusnya demokratisasi dalam konteks mencari solusi membuka ruang terhadap publik untuk bisa memberikan masukan terhadap pemerintah," imbuhnya.***
