Network
HAILOMBOKTIMUR – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), di tahun 2023 berkomitmen terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Kesiapan dalam pelayanan itu telah dibuktikan BPN Lombok Barat, dengan capaian target penyelesaian beberapa program strategis nasional di tahun 2022.
Kepala BPN Lombok Barat I Made Arya Sanjaya, saat menerima kunjungan silaturrahmi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB, mengungkapkan bahwa selama rentang waktu 2022 pihaknya telah menyelesaikan program dengan persentase penuh.
“Tahun 2022 kemarin kami BPN Lombok Barat, sudah melaksanakan dan menyelesaikan beberapa program strategis nasional, dan patut kita syukuri bahwa penyelesaiannya bisa tercapai 100 persen,” ungkapnya.
Dikatakan, program strategis nasional yang telah diselesaikan BPN Lombok Barat diantaranya Pendataran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), dimana dalam Program PTSL mengedepankan sistim jemput bola.
“PTSL ini artinya dalam satu kesatuan desa dilaksanakan pendafaran dan pengukuran secara keseluruhan. Kalau PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria, red) dulu siapa yang berkeinginan, mendatar kemudian diterbitkan sertifikatnya, kalau PTSL semua bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah itu kita cari, kita kumpulkan data-datanya dan kemudian kita sertifikatkan,” ujar Arya.
Bahkan, lanjut Arya yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran I Wayan Sudiarta dan Kasi Penataan Pertanahan Darmawan Wibowo, bidang-bidang tanah yang ada di desa tersebut dilakukan pemetaan, termasuk pencarian sertifikat-sertifikat lama untuk disesuaikan posisinya dengan koordinat nasional, sehingga merupakan satu kesatuan lengkap dalam satu kawasan/desa.
“Nah, untuk tahun 2022 kita (Lombok Barat, red) mendapatkan alokasi atau jatah 8.200 bidang yang kita lakukan di enam desa, dan sudah rampung seluruhnya 100 persen, ada yang sudah dibagikan dan sisanya akan kita bagikan awal tahun ini,” ucapnya.
Lebih lanjut Kepala BPN Lombok Barat menyampaikan, selain Program PTSL terdapat pula Program Reforma Agraria yang merupakan program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
“Reforma Agraria ini adalah redistribusi pembagian tanah kepada masyarakat, yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,” katanya.
