Network
HAILOMBOKTIMUR - Legislator DPRD Provinsi NTB asal Partai Keadilan Sejahtera, TGH Satriawan Lc.,MA meminta pemerintah pusat mempermudah izin pendirian lembaga pendidikan.
Hal itu merupakan aspirasi dari sejumlah pimpinan, guru dan tenaga didik pondok pesantren di wilayah Lombok Barat.
"Baik itu soal perizinan, agar pemerintah memudahkan izin pendidikan pesantren. Misalnya ketika pesantren ingin mendirikan madrasah," ujar kata TGH Satriawan Lc.,MA. Minggu, 19 Februari 2023.
Baca Juga: Hadiri Pembukaan Porprov NTB, Bupati Lombok Timur Berpesan pada Atlet untuk Optimalkan Kemapuan
Baca Juga: Polda NTB Tetapkan Satu Orang Tersangka Pembakaran Hotel PT Tamada di Jerowaru
Baca Juga: Jual Aset Pemda Seluas 25 are, Mantan Kades di Lombok Barat Ditetapkan Jadi Tersangka
Legislator sekaligus pimpinan pondok pesantren Al Bina itu menilai, dalam beberapa aspek pemerintah masih lebih memproritaskan sekolah-sekolah negeri. Sementara pesantren masih kurang diperhatikan, baik dari sisi bantuan maupun peningkatan mutu pendidikannya.
"Itu salah satu poin penting dari hasil reses kami. Intinya kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah di NTB ini mulai memberikan porsi perhatian yang lebih untuk Pesantren," Ujarnya.
Lebih lanjut, TGH Satriawan mengatakan, jika mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka Madrasah sebagai garda terdepan membentuk manusia yang bertakwa dan beriman.
Saat ini, papar TGH Satriawan, perhatian pemerintah belum seimbang dan maksimal. Misalnya saja, soal bantuan pusat. Pemerintah lebih memprioritaskan untuk SLTA negeri dibanding swasta termasuk pesantren.
