LOMBOK TIMUR- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lombok Timur masih berada diposisi ke 8 dari sepuluh Kabupaten atau Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kondisi itu menjadi tugas bersama untuk bagaimana membantu pemerintah daerah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meningkatkan IPM merupakan salah satu indikator kinerja yang ditekankan Pemerintah Daerah Lombok Timur.
Hal demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Izzuddin, kepada Hai Lombok Timur Pikiran-Rakyat. Com, pada Senin, (23/05/2022).
Baca Juga: Kampung Inggris TBS, Dinilai Mampu Meningkatkan IPM dan Geliat Ekonomi Perdesaan
Izzuddin mengatakan, meski IPM di Lombok Timur masih rendah, dia tetap optimis untuk melakukan upaya dan ikhtiar dalam bekerja. Guna mendapatkan solusi dan hasil yang efektif dalam membantu meningkatkan IPM Daerah.
Menurutnya faktor pendidikan menjadi salah satu indikator penting sebagai penunjang untuk meningkatkan IPM Daerah.
"Salah satu indikator adalah pendidikan, yaitu menyangkut soal rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah," ungkapnya.
Mengenai indikator rata - rata lama sekolah, tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Karena itu, pihaknya akan melakukan setidaknya dua upaya pola pendekatan.
Baca Juga: Selayang Pandang 2 Tokoh Muda Lotim, Soal Wajar Tidak Wajar Kritikan Pejabat Tinggi
Pertama, pihaknya akan melakukan update data kualifikasi pendidikan masyarakat Lombok Timur. Terutama mengenai update data identitas kependudukan seperti tingkat pendidikan yang tertera di Kartu Keluarga, KTP dan lain-lain.
"Kita sudah menyelenggarakan program kesetaraan ini sudah bertahun-tahun. Tetapi sampai hari ini, ada sekitar hampir 8 ribu belum di update data kesetaraan itu,"jelasnya.
"Artinya apa, selama ini kita seolah-olah belum melakukan kesetaraan itu, karena belum di update oleh mohon maaf, dukcapil," Imbuhnya.
Dalam beberapa waktu terakhir akuinya, ia telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Dukcapil, untuk sama-sama melakukan update data pendidikan masyarakat di administrasi kependudukan.
Baca Juga: Bagi Jamaah Haji Indonesia, Siap-siap Suhu Arab Saudi Diprediksi Capai 50 Derajat Celsius
"Tugas kami di Dinas Pendidikan adalah menyiapkan data itu, kemudian kita akan mulai dari satuan Pendidikan. Di satuan Pendidikan itu kami sudah siapkan format untuk peserta didik, untuk memberikan data keluarga mereka mulai dari orang tua, kakak dan adiknya," urainya.
Format itu kata dia, nanti akan dilampirkan bersama kartu keluarga siswa-siswi di bawah naungan Dikbud Lombok Timur. Pola ini bagi dia cukup efektif untuk melakukan update data Pendidikan masyarakat.
Tujuannya, untuk meningkatkan IPM masyarakat melalui kesetaraan Pendidikan. Karena menurutnya hal itu seringkali diabaikan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya akan memulai dari satuan Pendidikan. Dengan cara memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) siswa untuk diberikan format yang telah dicanangkan. Hasilnya kemudian akan diinventarisir.
Baca Juga: Diduga Korban TPPO, Devi Asal Sumbawa Disiksa Majikan
"Kalau tidak bisa data ini kita lakukan secara menyeluruh, setidaknya kita telah berbuat untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan IPM kita,"ulasnya.
Pola yang kedua, pihaknya akan meminta bantuan kepada guru-guru di seluruh Lombok Timur untuk diminta mendata Pendidikan masyarakat di sekitarnya.
"Guru-guru kita akan minta untuk mendata warga dan masyarakat kita, dengan format dan data yang sama kita berikan. Nah, dari seluruh data ini baru kemudian muncul data yang ada di lapangan dan akan disingkronkan dengan data yang ada di BPS," ujarnya.
Dengan demikian, akan didapatkan data yang autentik dan obyektif berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian data tersebut, oleh pihaknya akan didistribusikan kepada masing-masing PKBM yang ada setiap Kecamatan.
Baca Juga: Seringkali Terjebak dengan Emosi Negatif, Begini Cara Mengatasinya
Jika sudah punya data yang valid, dengan adanya sekitar 30 PKBM yang ada di 21 Kecamatan, dinilai sangat mencukupi untuk mengcover data tersebut.
Sehingga kesetaraan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah bisa teratasi. Tentunya hal itu akan berdampak pada meningkatkannya IPM di daerah.
Kendati demikian dia tidak memungkiri bahwa pola yang dicanangkan itu merupakan pekerjaan yang cukup berat. Sehingga dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
Tetapi, Pemerintah Daerah Lombok timur telah gelontorkan anggaran untuk program kesetaraan paket A, B dan C bagi masyarakat yang berusia di atasi 23 tahun.
"Karena itu, InsyaAllah Pemda komitmen untuk menyelesaikan masalah kesetaraan, terutama usia 21 tahun ke atas, karena ini akan menjadi tanggungan Pemda. Kalau yang dibawah 22 tahun sudah ada anggaran dari APBN,"terangnya.***