HAILOMBOKTIMUR - Kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA) beberapa tahun ini cukup tinggi. Hal ini membuat pemerintah daerah sampai Pemerintah Desa di Lombok Timur membuat terobosan kebijakan dan kolaborasi bersama.
Bertempat di aula kantor Desa Danger, Kamis 11 Agustus 2022 diadakan pertemuan untuk pembentukan kelompok Konstituen (KK). Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh perempuan, pemuda, kepala wilayah, kader posyandu dan beberapa mahasiswa.
Kegiatan pembentukakn KK ini di fasilitasi oleh Lombok Research Center (LRC). Kegiatan ini merupakan rangkaian program yang dijalankan oleh LRC yaitu pembangunan yang INKLUSI.
Baca Juga: Pemda dan LRC Jalin Kolaborasi Untuk Pembangunan Inklusi di Lombok Timur
Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.
INKLUSI mendukung agenda RPJMN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan secara spesifik mendukung kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta arah kebijakan Inklusi Sosial yang tertuang dalam RPJMN.
INKLUSI juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan seruan Tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan, dan pada saat yang sama menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan serta potensi ancaman terhadap ruang masyarakat sipil.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional INKLUSI bermitra dengan Yayasan Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dan pelayanan yang masih sulit diakses oleh kelompok miskin, marginal dan disabilitas karena jarak, sarana dan prasarana dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri.
Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusi menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan.
Baca Juga: LRC Ajak DPRD Lotim Duduk Bersama Desain Program Inklusi
Pada program INKLUSI, Yayasan BaKTI Bersama Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan mengatasi permasalahan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dan marginal, yang menjadi penyebab terjadinya KtP (Kekerasan terhadap Perempuan), salah satunya akibat kondisi kemiskinan dan ekonomi, khusus di masa pandemi COVID-19 dimana angka kemiskinan semakin meningkat.
Kaspul Hadi Kepala Desa Danger sangat antusias dan mengucapkan banyak terima kasih kepada LRC yang mau turut berkolaborasi dalam membangun Desa Danger.
Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan di Desa Danger ini, apalagi dua tahun kemarin banyak anggaran pembangunan yang direfokusing akibat adanya Covid-19. Sehingga dengan adanya LRC berprogram di Desa Danger akan membuat semangat baru bagi kami selaku tuan rumah.
“Kami selaku perwakilan pemerintah Desa sangat berterima kasih kepada LRc yang telau mau berkolaborasi untuk memjukan Desa Danger," Ungkap Kaspul hadi.
Kaspul Hadi menambahkan bahwa masyarakat Desa Danger merupakan masyarakat yang beragam dan majemuk. Baik dari status social, perekonomian maupun dari adat dan budaya. Sehingga dengan adanya program Inklusi ini akan memberikan peran serta secara aktif seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Desanya bersama.
Dalam kesempatan yang sama Baiq Titis yulianty selaku manager program Inklusi BakTI-LRC mengatakan bahwa program ini merupakan program yang cukup lama, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi local.
Baca Juga: Kepala Seksi Pidsus Kejari Lombok Timur: Tersangka Kasus Alsintan ada Peluang Bertambah
Untuk yang pertama yaitu pembentukan Kelompok konstituen (KK) sebagai ujung tombak program nantinya di tingkat Desa. Dan KK ini akan menjadi penyambung harapan masyarakat rentan nantinya ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Kelompok Konstituen ini merupakan ujung tombak program di tingkat Desa," Ungkap Titis Yulianty.***