HAILOMBOKTIMUR - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata melaksanakan diskusi dan uji publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Lombok Timur tahun 2023-2038.
Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Widayat dalam sambutannya memberikan pemaparan terkait Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPAR) yang akan berlaku hingga 15 tahun dengan periode 2023-2038.
Dalam paparannya tersebut, ia menjelaskan terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Timur, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata, arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata.
Selain itu, ia memaparkan terkait tema pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK), Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten (KSPK), arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata, dan arah kebijakan dan strategi kelembagaan.
Kegiatan diskusi dan uji publik tersebut dilaksankaan dalam rangka untuk menyerap masukan, saran dan tanggapan guna penyempurnaan draft Raperda yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan bagi pelaku usaha pariwista dalam mengembangkan industri wisata, menarik minat investor, alokasi anggaran, penerbitan kebijakan hingga sebagai sarana koordinasi antar lembaga serta mengintegrasikan semua stakeholder dari tingkat pusat hingga tingkat desa.
Tidak hanya peran Dinas Pariwisata saja, namun keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sangat penting dalam memajukan pariwisata di Lombok Timur.
Tentu harapan besar setelah dilaksanakan uji publik terhadap draft Raperda tersebut, dapat diteruskan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dapat diimplementasikan untuk kemajuan pariwisata Lombok Timur ke depan.***