Kegiatan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Direncanakan di Lombok Timur

HAILOMBOKTIMUR - Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy menerima kunjungan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak kementerian Sosial RI Kanya Eka Santi di Ruang Rapat Bupati, Rabu 22 Juni 2022.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda yang akan dilakukan sebagai rangkaian peringatan hari anak nasional tahun 2022 yang akan berlangsung pada 11 hingga 23 Juli 2022 mendatang. 

Lombok Timur direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan rangkaian puncak kegiatan yang menyebar di 21 kecamatan. 

Kanya Eka Santi menjelaskan, Kementerian Sosial berupaya mengedepankan empati bagi anak-anak yang kurang beruntung, utamanya yang miskin, terlantar, dan merupakan difabel. 

Baca Juga: Perkuat jalannya program di Lombok Timur! LRC dan DPRD Lombok Timur Tandatangani MoU Kerjasama

Fokus kegiatan adalah mengatasi berbagai permasalah yang dihadapi anak-anak di Lombok Timur mulai dari kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran. 

Sementara di bidang kesehatan diantranya dengan vaksinasi dan pemeriksaan mata, dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk pembangunan satu unit rumah layak huni. 

*Kegiatan lainnya adalah kampanye yang berpusat pada penghentian kekerasan anak, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan pengasuhan dalam keluarga," tukasnya

Baca Juga: Hafiz Asal Lombok Timur Terpilih Jadi Peserta Suara Terbaik MTQ Internasional di Amerika

Ditegaskannya kegiatan berorientasi menjawab kebutuhan ril anak, meliputi hak anak, anak sehat dan kreatif, perlindungan anak.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kementerian sosial akan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk pelaksanaan berbagai agenda tersebut.

Bupati menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, bahkan menunjuk lokasi untuk puncak peringatan. 

Baca Juga: Penutupan Pasar Hewan Masbagik Lombok Timur di Perpanjang Mulai 22 Juni Hingga 11 Juli 2022

Ia meminta koordinasi dan kolaborasi dapat dioptimalkan menyukseskan kegiatan tersebut.

Pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas P3AKB, Kepala Dinas PMD, Kadis Dikbud, dan OPD terkait lainnya diharapkan pula adanya upaya sosialisasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja diundangkan.***