Network
HAILOMBOKTIMUR - Pemerintah daerah bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Lombok Timur mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi bersama menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin Kemarin
Nampak unsur pimpinan yang mengikuti Rakornas tersebut secara virtual diantaranya, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy diwakili asisten bidang ekonomi pembangungan, BPKAD, BAPPEDA, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian. Kemudian dari unsur Forkopimda yakni Kapolres dan Dandim.
Dalam rakornas itu, Mendagri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan kerja Pemerintah Pusat dan semua pemerintahan di daerah. Karena itu 37 provinsi dan 416 kabupaten diharapkan dapat bekerja secara paralel.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada angka positif yaitu 5,72 pada kuartal ke-3. Hal ini menunjukkan tren positif mengingat banyak negara pertumbuhan ekonominya di bawah lima persen," ujarnya
Sementara itu, jelas dia, inflasi Oktober berada pada angka 5,71 persen, turun dari posisi 5,95 persen pada September.
Terkait inflasi, Tito Karnavian memerintahkan agar Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta TNI dan Polri agar tetap memantau angka-angka inflasi di masing-masing daerah dan meminta Pemda melakukan upaya pengendalian, “Tolong setiap daerah membuat terobosan semaksimal mungkin dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada,” ujarnya.
Mendagri bahkan meminta dana belanja tidak terduga (BTT) dan Bansos dapat segera dicairkan. Demikian pula dengan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus ditingkatkan, mengingat tahun anggaran 2022 akan segera berakhir.
Diingatkan pula musim penghujan yang dapat menghambat dalam distribusi maupun produksi. Karena itu dibutuhkan antisipasi dengan memanfaatkan aset yang tersedia.
Mendagri juga mengingatkan persiapan natal dan tahun baru agar terus melakukan pemantauan pasokan barang kebutuhan pokok secara intensif di pelaku usaha wilayah masing-masing, terutama distributor dan ritel modern.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto memaparkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta aksi pengendalian inflasi badan pangan nasional.
Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, senin kemarin.
Menurut dia, beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional. Sehingga hal tersebut, perlu menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak Juli lalu.
Terkait hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah produksi maupun ketersediaan sebagai penyebab kenaikan harga beras.
Menteri Pertanian menjamin ketersediaan beras dan sejumlah bahan pangan aman.
Dijelaskannya, produksi beras nasional naik, tembus 32 juta ton lebih dari total luas panen 10,61 juta hektar. "Kenaikan harga beras bisa jadi akibat ekosistem atau rantai distribusi," tukasnya
Karena itu, ia menyarankan Pemda melakukan cadangan (buffer stock) sendiri. Di sisi lain ia mengakui kedelai, bawang putih, dan daging kerbau mengalami keterbatasan.
Akan tetapi kondisi tersebut telah ditangani melalui impor, jelas dia. Sementara untuk bawang merah dilakukan melalui distribusi dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit.
Pemantauan terhadap 20 komoditas strategis, selain beras, sejumlah komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah diprediksi menyumbang inflasi di bulan November. ***
