Network
HAILOMBOKTIMUR - Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersama Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Polres Lombok Timur berkomitmen untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mencegah pekerja migran tidak sah.
Kerjasama ini diwujudkan dalam dokumen komitmen bersama yang ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur saat acara Diseminasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Satgas Pekerja Migran Indonesia pada Kamis lalu.
Dalam upaya melaksanakan komitmen tersebut, Polres Lombok Timur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang telah mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Lombok Timur, R. Bambang Dwi Minardi.
“Saya mengapresiasi telah dibentuknya Satgas TPPO di Polres Lombok Timur. Selanjutnya, kami Satgas PPMI siap bersinergi dengan Satgas TPPO,” ujar Bambang ketika dikonfirmasi usai acara diseminasi di Aula kantor Disnakertrans.
Bambang berharap penegakan hukum yang telah disepakati akan berjalan sesuai yang diharapkan, terutama dalam hal penegakan dan penindakan.
