Network
“Tugas penjaminan mutu pondok pesantren penyelenggara PKPPS juga akan didukung oleh Kemenag, dengan adanya Majelis Masayikh. Majelis yang masih dalam proses melengkapi instrumen untuk menyesuaikan standar ini, akan menjadi lembaga yang independen dan dapat melakukan asesmen sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan Kepesantrenan di Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: Kemenag Jabarkan Alasan Cabut Izin Operasional Ponpes Shiddiqiyyah Jombang
Pendampingan akreditasi ini dibuka Kepala Sub Direktorat Pendidikan Kesetaraan Rahmawati. Giat ini diikuti PKPPS dari 18 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Rahmawati menggarisbawahi pentingnya akreditasi PKPPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga yang sudah terakreditasi, terbukti sudah menjalankan proses pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional, baik secara konten, proses, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pengelolaannya.
Acara ini mengundang narasumber dari BAN PAUD dan PNF yang menjelaskan tentang Kebijakan Akreditasi tahun 2022, Instrumen Asesmen untuk PKPPS, sampai dengan Tata Cara Pengisian Instrumen Akreditasi PKPPS.
