Network
HAILOMBOKTIMUR - Masalah hukum sudah seharusnya terpisah dari permasalahan politik, namun di era keterbukaan dan tahun politik saat ini sulit untuk mencegah persepsi masyarakat bahwa hukum dijadikan alat politik, guna menaikkan elektabilitas maupun mendegradasi elektabilitas tokoh tertentu.
Ketua umum Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) H. Zenuri Makhroji , SH.MH, menyatakan bahwa kasus-kasus besar yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara yang tidak sedikit hendaknya ditangani dengan mengedepankan sikap profesional dan proporsional.
Hal ini juga, kata dia, sebagai upaya bersama dalam menyejukkan situasi (cooling down) serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif menjelang pesta demokrasi.
'Kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara seperti kasus BTS kominfo, ekspor CPO, kasus di kementan serta kasus-kasus yang menyeret nama-nama pejabat publik di negeri ini, tentunya akan berdampak pada kamtibmas, selain mendegradasi kepercayaan kepada pemerintah hal tersebut juga rawan dipolitisir pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik," ujar Zenuri, Sabtu, 4 November 2023
"Kita semua paham bahwa saat ini merupakan tahun politik, jadi para kontestan dan timnya akan memanfaatkan momen apa saja yag sedang viral di masyarakat untuk dipolitisir dan di eksploitasi untuk kepentingan politik sesaat," tambah zenuri.
Penegak hukum harus jeli melihat hal ini, kata dia menyarankan apabila kasus yang sedang diselidiki berpotensi kuat ada keterkaitan dengan tokoh yang sedang mencalonkan diri, baik di Pilpres dan Pileg hendaknya untuk ditunda dulu penanganannya. Setidaknya sampai pelaksanaan pemilu berakhir.
"Ini untuk menjaga persepsi publik, persaingan yang fair dan tentunya netralitas dari para penegak hukum juga," ujarnya
Karena itu, FAMI siap mendukung TNI-Polri dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama pesta demokrasi, agar pemilu berjalan aman dan terpilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakat indonesia secara umum.***
