Warning, Kadisnakertrans NTB Nyatakan Sikap Melawan Mafia PMI yang Masih Berkentayangan

16 Mei 2022, 14:50 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Putu Aryadi, M.H. /Dok https://disnakertrans.ntbprov.go.id/Hai Lombok Timur

HAILOMBOK TIMUR- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Putu Aryadi, M.H, mengatakan dengan dibukanya penempatan di beberapa negara bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (C PMI), saat ini dijadikan peluang besar, khusus para mafia untuk bermain.

Selama ini kata Aryadi, banyak persoalan PMI yang muncul akibat ulah dari mafia atau oknum sponsor yang merekrut CPMI secara nonprosedural atau ilegal.

Tidak sedikit pula C PMI, tergiur dengan bujuk rayu para mafia oknum sponsor ilegal yang bergentayangan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dilansir dari Pikiran Rakyat IndobaliNews menyatakan perang terhadap mafia yang merekrut PMI secara ilegal.

Baca Juga: Angin Segar dari Dinas Koperasi dan UKM Lotim Bagi Purna PMI

"Mafia ini, hanya mementingkan keuntungan sesaat, karena itu kita nyatakan perang terhadap mereka," katanya dikutip Dari IndobaliNews pada Senin, 16/05/2022).

Menurut Aryadi, keberadaan mafia PMI Ilegal ini, sangat bertentangan dengan program “zero unprocedural", yang digencarkan pihaknya.

Provinsi NTB, katanya, memiliki jumlah PMI yang sangat banyak. Hingga ratusan ribu orang PMI.

"Dari data yang ada, saat ini ada sekitar 500 ribu PMI asal NTB yang bekerja di puluhan negara penempatan di dunia," katanya.

Baca Juga: Malaysia Resmi Dibuka, Kadisnaker Lotim Himbau Jangan Mudah Tergiur Janji Sponsor

Karena itu kata Aryadi, sangat penting untuk mengkampanyekan kepada C PMI, agar menempuh jalur resmi, jika ingin berangkat bekerja ke luar negeri.

Selama ini, munculnya persoalan bagi PMI di negara tempat bekerja, sambung Aryadi, lebih banyak didominasi oleh PMI yang keberangkatannya melalui jalur ilegal.

"Nah, ketika muncul persoalan yang menyangkut PMI dengan kompleksitasnya, tidak ada yang bertanggung jawab," ungkap Aryadi dikutip dari IndobaliNews.

Baca Juga: Pekerja Migran Lotim Kerap Dirundung Masalah Satgas PMI Audiensi Bersama 5 OPD

Ujung-ujungnya, ketus dia, pemerintah daerah yang menangani persoalannya, sementara mafia yang dulu merekrut, sudah hilang.

Kendati demikian, dengan memilih jalur resmi, tentu lebih menjamin keamanan dan keselamatan PMI di negara penempatan kerja.

"Tetapi dengan jalur resmi, tentunya memiliki jaminan keamanan, baik dari keselamatan maupun jaminan gaji," katanya.***

Editor: Muazzin

Sumber: Hai Lombok Timur

Tags

Terkini

Terpopuler