Network
HAILOMBOK TIMUR- Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lombok Timur (Lotim), Audiensi dengan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membahas maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur Drs, H.M, Juaini Taufik, M, AP., dan hadiri Kadisnakertrans Lotim, Kadis Dinas Koperasi dan UMKM, Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas PMD, Dinas Sosial, UPT PPA , Kaban Bakesbangpoldagri, BAZNAS Lotim, Satgas Perlindungan PMI yaitu, Ketua SBMI Lotim, Ketua SPN Lotim dan Ketua LP2MI NTB.
Audiensi berlangsung di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim, pada Kamis (12/5/2022).
Fokus pembahasan pada Audiensi tersebut yaitu terkait darurat perdagangan orang dan maraknya kasus TPPO di Lotim.
Baca Juga: Malaysia Resmi Dibuka, Kadisnaker Lotim Himbau Jangan Mudah Tergiur Janji Sponsor
Ketua SBMI Lotim Usman mengungkapkan, hampir setiap hari dan minggu, ada saja PMI yang bermasalah dan dipulangkan. Bahkan ada yang ditahan dan ditipu.
"Mengingat Lombok Timur sebagai salah satu daerah penyuplai PMI terbesar di Indonesia," ujar Usman.
Kondisi itu, lanjut dia kerap dijadikan kesempatan bagi oknum sponsor (calo) yang tidak bertanggung jawab untuk merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal atau nonprosedural.
Karena itu Usman meminta OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD, BAZNAS serta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak untuk sama-sama terlibat memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Karena masing-masing OPD dan BAZNAS memiliki anggaran. Seperti Pemerintahan Desa jelas yang paling bertanggungjawab atas masyarakatnya yang ingin mencari kerja ke Luar Negeri, " tukasnya.
