SBMI NTB Minta Gubernur Tindak Tegas Mafia Pekerja Migran

- 16 Mei 2022, 17:42 WIB
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) NTB, Usman
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) NTB, Usman /Dok SBMI/Hai Lombok Timur

HAILOMBOK TIMUR- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW SBMI NTB) Usman. S. Pd meminta Gubernur NTB, bertindak tegas terhadap para mafia PMI yang merekrut dan mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

NTB kata Usman, kerap dirundung masalah perdagangan orang yang kian marak dan telah bantu masyarakat menjadi korban.

"Banyak masyarakat NTB yang telah menjadi korban. Buktinya hampir setiap hari ada yang di pulangkan karena bermasalah. Ada pula yang ditangkap saat hendak ke negara Malaysia. Ditangkap di daerah perbatasan, " ungkap Usman melalui keterangan tertulisnya, pada Senin, (16/05/2022).

Masih lanjut Usman, para mafia PMI itu dalam memberangkatkan PMI ke Timur Tengah, menggunakan paspor Ziarah dan paspor kunjungan lainnya. 

Baca Juga: Warning, Kadisnakertrans NTB Nyatakan Sikap Melawan Mafia PMI yang Masih Berkentayangan

"Bahkan kalau ke Timur Tengah para mafia itu memberangkatkan PMI dengan menggunakan paspor bisa ziarah dan kunjungan, "bebernya.

Selama ini, kata Usman, para PMI ini tergiur dengan bujuk rayu para mafia. Dengan di iming-imingi praktis gaji tinggi.

"PMI langsung berangkat. Kadang memberikan uang kepada keluarga yang di tinggal dan uang saku korbanya oleh para mafia ilegal yang bergentayangan  di seluruh daerah  kabupaten/kota di NTB," katanya.

"Mafia ini, hanya mementingkan keuntungan pribadi sesaat,  tidak memilih korbannya, siapa darimana  seperti apa yang terjadi pada PMI, " imbuhnya.

Karena itu, Usman meminta Gubernur benar-benar serius dengan situasi masyarakat NTB, yang memilih mencari kerja ke luar Negeri.

Baca Juga: Pekerja Migran Lotim Kerap Dirundung Masalah Satgas PMI Audiensi Bersama 5 OPD

Atas dasar itu, Usman juga mendesak Gubernur NTB membuat surat edaran ke Seluruh Kabupaten/kota NTB, mengenai kondisi saat ini yaitu darurat Perdagangan orang.

"Agar semua pemerintah kabupaten/kota melalui Bupati/walikota juga melanjutkan edaran tersebut ke seluruh Desa, agar masyarakat lebih berhati-hati jika memilih ke luar Negeri untuk bekerja," pintanya.

Pasca Malaysia Dibuka

Saat ini,mulai dibukanya beberapa Negara penempatan, terutama Negara Malaysia yang mendominasi diminati oleh masyarakat NTB. Tentu hal ini, menjadi peluang yang besar bagi para mafia untuk bermain.

Karena itu, sangat mengapresiasi dan mendukung pemerintah provinsi NTB melalui Disnakertrans untuk mengkampanyekan kepada masyarakat atau PMI agar memilih jalur resmi demi keselamatan dan keamanan di Negara tempat bekerja.

Baca Juga: Sinergi Membantu Pekerja Migran YPTKIS Hadir Sebagai Mitra Pemerintah

"Sangat penting untuk mengkampanyekan agar CPMI menempuh jalur resmi, jika ingin berangkat bekerja ke luar negeri dan berharap gubernur segera turunkan surat edaran/himbauan bahayanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujar Usman.

Hal itu kata dia, agar  berkurang persoalan PMI di Negara tempat bekerja. Juga agar tidak ada lagi yang di tipu dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTB.***

Editor: Muazzin

Sumber: Hai Lombok Timur


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x