Network
HAILOMBOKTIMUR - Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung, karena masih ada data yang belum masuk atau diserahkan secara lengkap.
"Perbedaan data pembayaran insentif honorer oleh BPKAD dengan jumlah data honorer atau tenaga kontrak /Non ASN yang ada pada kami, dikarenakan belum masuknya semua data dari OPD lingkup Pemprov. NTB,"kata Muhammad Nasir, Kamis 9 Juni 2022 di ruang kerjanya.
Jadi saat ini pihaknya terus melakukan pendataan untuk verifikasi antara gaji yang dibayar dengan jumlah honorer yang tersebar disemua OPD lingkup Pemprov NTB. Dari data sementara 6.618 tenaga kontrak atau honorer/ Non ASN, hanya beberapa OPD saja yang masuk datanya. Belum semua OPD melaporkan, sehingga terjadi selisih dan belum lagi dikurangi sekitar 2.000 lebih honorer yang sudah lulus jadi PPPK dan CPNS.
"Kita ingin agar data yang ada di BKD bisa sinkron dengan data yang ada di BPKAD, namun dengan pendataan yang hati-hati dan cermat, karena ini persoalan data,"ujar Kaban.
Baca Juga: Reuni Nasional Ponpes Modern Gontor Akan Digelar di Lombok, Gubernur NTB: Kita Sambut Baik
