Rampung, Kepala BKD : Verifikasi dan Sinkronisasi Terus Dilakukan

- 10 Juni 2022, 13:10 WIB
Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung, karena masih ada data yang belum masuk atau diserahkan secara lengkap.
Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung, karena masih ada data yang belum masuk atau diserahkan secara lengkap. /Dok/Ida M

Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa selama ini, sumbangsih dan peran tenaga kontrak atau honorer/Non PNS yang jumlahnya lebih banyak dari ASN PNS, keahlian atau kompetensi dan tenaganya sangat membantu di berbagai OPD atau instansi pemerintah pusat hingga daerah.

 

Berkaca dari Provinsi Jawa Barat, banyak tenaga kontrak atau honorer yang memiliki kompetensi atau keahlian direkrut dengan insentif yang layak atau UMR, untuk membantu daerah pada bidang-bidang tertentu.

 

"Ini menjadi contoh baik, memanfaatkan SDM yang ada, untuk kebutuhan memajukan daerah,"ucapnya.

Baca Juga: Ini 5 Alasan Menakjubkan Mencintai Pria Introvert, Salah Satunya Sangat Setia

 

Diakuinya hingga saat ini data terus masuk hingga mendekati angka 11 ribu. Jumlah tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini akan dihitung untuk kebutuhan ril oleh Biro Organisasi kedepan.

 

"Jadi tidak gegabah kita merilis data tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini. Kita harus meping secara utuh,"imbuhnya.

Halaman:

Editor: Ihwan Aman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah