Rampung, Kepala BKD : Verifikasi dan Sinkronisasi Terus Dilakukan

- 10 Juni 2022, 13:10 WIB
Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung, karena masih ada data yang belum masuk atau diserahkan secara lengkap.
Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung, karena masih ada data yang belum masuk atau diserahkan secara lengkap. /Dok/Ida M

 

Namun, ada beberapa tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, dan juga termasuk tenaga kontrak atau honorer/Non ASN Pemprov. NTB seperti cleaning service, driver dan satpam yang tidak terakomodir, harus dipikirkan juga.

 

"Karena ini menyangkut nasib orang banyak, tidak elok kita merumahkan mereka ditengah kondisi seperti ini. Kami terus mencari solusi terbaik bagi mereka hingga November 2023 nanti. Sehingga hal ini tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari,"terangnya.

 

Disisi lain, tambahnya bahwa tidak semua tenaga kontrak atau honorer/ Non ASN Provinsi dibayar dengan APBD Provinsi, karena ada juga yang dibayar dari Dana Komite atau BOS seperti di lingkup SMA sederajat.

Baca Juga: Progres Pembangunan Sirkuit MXGP Samota 90%, Kolap: Persiapan Akan Sudah Matang

 

"Mereka juga terdata dan masuk namanya di Database tenaga honorer lingkup Pemprov. NTB,"imbuhnya.

 

Halaman:

Editor: Ihwan Aman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah