Network
3. Bagi ITDC untuk menghormati kebijakan lingkungan dan social AIIB dan prinsip-prinisip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, terutama yang terkait dengan penduduk asli, dan mengakhiri keterlibatan pasukan keamanan dalam proses pembebasan tanah di Mandalika.
ITDC juga harus menyelesaikan sengketa tanah yang sedang berlangsung dengan menawarkan pertukaran tanah untuk tanah, dan kompensasi yang tepat kepada korban, tidak hanya untuk tanah dan properti yang hilang, tetapi juga untuk hilangnya pendapatan dari tanaman dan sumber daya alam.
4. Agar AIIB berhenti membiayai proyek Pengembangan Pariwisata Mandalika, mengingat dampak negatif yang terus berlanjut terhadap masyarakat adat. Sebagai penyandang dana yang berdiri sendiri, AIIB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya ITDC menghormati perlindungan lingkungan dan sosial bank serta hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan tanah dan masyarakat adat.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh, AIIB harus segera mengungkapkan audit tanah yang menjadi dasar bagi bank untuk memberi lampu hijau pada proyek Mandalika, penilaian mereka terhadap implementasi ITDC terhadap perlindungan lingkungan dan sosial AIIB, serta hasil pemantauan dan rencana pengelolaan penggunaan personel keamanan.
AIIB juga harus segera melaksanakan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memungkinkan penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap proyek Mandalika untuk memastikan bahwa penduduk asli di seluruh dunia tidak dirugikan oleh proyek-proyek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan tanpa persetujuan mereka.
