Network
"Yang pasti pemulihan kesehatan harus dibarengi dengan pemulihan lingkungan hidup," tegasnya
Kemudian soal transisi energi, menurut Amri, adalah isu yang memang jika diimplementasikan itu menjadi solusi luar biasa untuk mepercepat dari energi bocor menuju energi bersih. Namun faktanya di Indonesia bahkan NTB ijin usaha pertambangan terus bermunculan bahkan pertambangan ilegal semakin marak.
"Jadi terkait itu, WALHI NTB memiliki dorongan untuk dilakukan moratorium dan evaluasi terhadap izin pertambangan, terutama yang ada di kawasan hutan. Kita tahu bahwa laju kerusakan hutan di NTB mencapai 60 persen dari luas hutan yang ada. Sehingga transisi energi ini harus melakukan banyak evaluasi terhadap izin pertambangan," katanya
Solusi palsu yang menjadi sorotan ketiga WALHI NTB yakni transformasi ekonomi digital, karena yang disasar adalah bisnis corporation yang tidak memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa memiliki akses terhadap itu.
Bahkan WALHI NTB juga belakangan ini, kata dia, banyak melihat orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan negara termasuk mengkritik G20 melalui aksi unjuk rasa. Namun massa aksi mendapati perlakuan premanisme kepolisian. bahkan ada penangkapan di Lombok Timur dan aksi di Polda NTB.
"Kami mengecam tindakan represif tersebut. Seharusnya demokratisasi dalam konteks mencari solusi membuka ruang terhadap publik untuk bisa memberikan masukan terhadap pemerintah," imbuhnya.***
